Pelanggaran Pejabat Makassar Dikirim Ke Komisi ASN

id ketua panwaslu makassar, sanksi pejabat, politik praktis, komisi asn, nursari

Ketua Panwas Makassar Nursari memberi keterangan terkait pelanggaran pejabat yang terlibat politik praktis di Makassar, Jumat (1/12). (ANTARA FOTO/Muh Hasanuddin)

Makassar (Antara Sulsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar telah mengirimkan surat rekomendasi pemberian sanksi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tindakan pelanggaran para pejabat dalam politik praktis.

"Sejak tanggal 20 November kita melakukan pendalaman dengan melakukan meminta klarifikasi serta memiliki alat bukti sehingga kita buatkan rekomendasinya untuk dikirimkan ke Komisi ASN," ujar Ketua Panwaslu Makassar, Nursari di Makassar, Sabtu.

Adapun para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dinyatakan terlibat langsung dalam sistem perpolitikan praktis itu yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Andi Irwan Bangsawan dan stafnya Tasming Idrus.

Kemudian, Lurah Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Rusdin serta Kepala Seksi Kebersihan, Kecamatan Panakkukang Zulfikar Lutfi serta dua lainnya Komandan Peleton (Danton) Dinas Pemadam Kebakaran Hasbullah dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ahmad Namsung.

Nursari menyebut, bentuk pelanggarannya yakni terlibat politik praktis dengan aktif melakukan dukungan dan mengkampanyekan terhadap bakal calon pasangan tertentu dalam hal ini petahana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti.

Bentuk pelanggaran dari para pejabat itu seperti Kadisnaker Irwan Bangsawan bersama stafnya Tasming Idrus dengan berkampanye langsung melalui sosial media untuk datang langsung di acara deklarasi pasangan bakal calon petahana.

Sedangkan untuk Lurah Tamamaung Rusdin itu mengumpulkan surat dukungan warga bersama kepala seksi kebersihan Zulfikar Lutfi di kantor lurah langsung serta dua pejabat lainnya di acara deklarasi.

"Jadi bentuk pelanggarannya semua itu sama terlibat dalam politik praktis. Ada yang hadir langsung di acara deklarasi, ada juga yang mengumpulkan surat dukungan dan ada juga melalui sosial media mengajak warga untuk pasangan calon tertentu," katanya.

Mengenai sanksi dan lainnya, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan karena yang menentukan bersalah atau tidaknya para pegawai atau ASN itu semua diputuskan langsung oleh Komisi ASN.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar