Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akan memprioritaskan pembangunan 2018 pada sektor infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang mampu mendukung kemajuan ekonomi di daerah itu.
"Selain mengarah pada prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan pada 2018 juga memantapkan capaian pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016 dan 2017, dengan memberi penekanan pada upaya pengembangan dan pendayagunaan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat," kata Bupati Mamuju Habsi Wahid saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2018 kepada DPRD setempat di Mamuju, Senin.
Prioritas pengembangan dan pendayagunaan seluruh potensi dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mamuju lanjut Habsi Wahid, di antaranya peningkatan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang mampu mendukung kemajuan ekonomi, peningkatan pembangunan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
Prioritas lainnya tambahnya, yakni pengembangan tata kelola pemerintahan, dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
Arah kebijakan pembangunan daerah 2018 menurut Habsi Wahid, dijalankan dengan memperhatikan sinkronisasi dalam menentukan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat dan menjadi kebutuhan daerah untuk memacu percepatan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai visi pemerintah setempat yaitu menjadikan Mamuju menjadi daerah yang maju, sejatera dan ramah.
Bupati juga menyampaikan bahwa 2018 merupakan tahun kerja keras, ekstra hati-hati dan kecermatan dalam mengelola anggaran daerah.
"Saya perlu sampaikan bahwa tahun anggaran 2018 merupakan tahun kerja keras, ekstra hati-hati dan kecermatan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah yang sangat terbatas," terang Habsi Wahid.
Ia memaparkan bahwa di satu sisi terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan dan disisi lain kebijakan belanja mengalami kenaikan akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017.
"Demikian juga belanja partai politik mengalami kenaikan sebesar 60 persen, belum termasuk belanja yang juga mengalami kenaikan akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat yang semua itu mempengaruhi kenaikan belanja daerah, sementara tidak didukung dengan kemampuan viskal daerah," tutur Habsi Wahid.
Berita Terkait
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Presiden Jokowi menjanjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
Selasa, 23 April 2024 17:26 Wib
Presiden Jokowi tinjau fasilitas pendidikan di SMK 1 Rangas yang terdampak gempa Mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:56 Wib
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib
Presiden Jokowi kunjungi mal di mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:45 Wib
Raja Mamuju berharap Presiden Jokowi wujudkan Kotamadya Mamuju
Selasa, 23 April 2024 9:42 Wib
Sekda Sulbar sebut SMK Rangas Mamuju akan diresmikan Presiden Jokowi
Sabtu, 20 April 2024 7:08 Wib