Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya mendorong daerah itu berdaya saing dan inovatif dalam mewujudkan visi misi pembangunan periode 2017-2022.
"Prioritas dan arah pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing, sesuai dengan visi misi pembangunan Sulawesi Barat peroide 2017-2022," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Selasa.
Rakor tersebut juga dihadiri Ketua Tim Ahli Pengkajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Sondiamar, Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulbar Djamilah, Kepala Balitbangda Jamil Barambangi dan Sekretaris Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah Awaluddin.
Kadis DLHK Kabupaten Mamasa Anwar, Kepala Balitbangda Mamasa Jono, Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar Abd Rahim, Kepala Balitbangda Polewali Mandar Kallang serta Kepala Balitbangda Kabupaten Majene Abd Hamid.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat lanjut Ali Baal Masdar, berada diatas rata-rata nasional, namun belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu perlu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, upaya penurunan angka kemiskinan serta penyediaan lapangan kerja.
"Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten, agar ke depan ada integrasi program dan kegiatan yang saling menguatkan," ujarnya.
"Saya harapkan, ada dukungan yang nyata dari bupati, terkait sejumlah program yang telah direncanakan, seperti penyediaan lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan pengembangan kota baru yang berbasis industri," tutur Ali Baal Masdar.
Untuk program peternakan, sesuai hasil pertemuan dengan Ditjen Peternakan menyampaikan Sulawesi Barat akan dijadikan sentra produksi ternak, sebagai langkah awal akan ditempatkan di dua kabupaten, yakni Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
Provinsi Sulawesi Barat, kata Ali Baal Masdar, sangat kaya akan sumber daya alam yang juga terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, namun hasil sumber daya alam itu belum dikelola maksimal.
"Mari kita serius memberi respon yang positif agar kehadiran tim percepatan pembangunan ekonomi ini dapat bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Ali Baal Masdar.
Ketua Tim Ahli Pengkajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Sondiamar memaparkan tentang bagaimana sumber daya alam bisa dijadikan investasi.
"Negara memang perlu terjun untuk memprakarsai dalam upaya penggunaan sumber daya alam agar bisa maksimal, namun secara garis besarnya ada tiga komponen yang memang tidak lepas yakni, pemerintah swasta dan masyarakat," terangnya.
"Keterlibatan pemerintah sangat berpengaruh besar, dimana dalam hal ini pihak swasta dalam pengelolaannya memerlukan surat izin dari pemerintah," kata Sondiamar.
Berita Terkait
Polda Sulbar berupaya tingkatkan literasi melalui perpustakaan terapung
Selasa, 19 Maret 2024 17:11 Wib
Pemprov Sulbar perluas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Barat
Selasa, 19 Maret 2024 14:44 Wib
Pemprov Sulbar menggalakkan dua program pengendalian inflasi
Senin, 18 Maret 2024 18:43 Wib
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Pembalap Polewali Mandar Sulbar raih podium ARRC UB150 di Thailand
Sabtu, 16 Maret 2024 18:50 Wib
Sulbar merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE setiap OPD
Sabtu, 16 Maret 2024 13:19 Wib
BPBD usulkan 19.000 warga Sulbar dapat bantuan gempa
Sabtu, 16 Maret 2024 1:49 Wib
Kodim 1418/Mamuju menanam lima komoditas pertanian di Desa Bambu
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib