Pemprov Sulsel minta Damri alihkan pengelolaan BRT

id Pemprov sulsel, damri, brt

Ilustrasi Damri (FOTO/Humas Pemkab Sinjai)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meminta pihak Perum Damri untuk mengalihkan pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) kepada pihak pemprov.

"BRT masih sangat dibutuhkan masyarakat sebagai moda transportasi umum, jika Damri mau menyerahkan pengelolaannya, kami siap," kata Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latif yang ditemui di Makassar, Kamis.

Pilihan pengalihan pengelolaan BRT ini, kata dia, lebih baik dibandingkan jika pihak Pemprov Sulsel harus memberikan subsidi untuk operasional BRT yang dikelola Perum Damri.

"Bisa saja disubsidi, tapi kalau mau lebih baik diserahkan saja ke kami pengelolaannya," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai kerugian yang dialami Perum Damri dalam mengelola BRT tidak beralasan, karena pihak Damri hanya menyiapkan biaya operasional bus-bus yang ada.

Ia membandingkan Perum Damri dengan pihak swasta yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya, seperti pembelian kendaraan, biaya operasional dan biaya lainnya.

"Mereka hanya diminta menyiapkan biaya operasional, ?bus dan haltenya sudah disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya General Manager Perum Damri Ilyas Hariyanto mengeluhkan kerugian Damri yang mulai terasa sejak 2017 lalu karena kurangnya penumpang.?
Perum Damri selaku pengelola mengakui, jika sepanjang 2017 kerugiannya mencapai Rp3 miliar.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar