Wali Kota lantik komisoner LPI PJB

id Makassar, wali kota, Ramdhan Pomanto, LPI

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (empat kanan) memperlihatkan penghargaan yang diraihnya pada awal 2018 (FOTO/Humas Pemkot Makassar) (/)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melantik Komisioner Lembaga Pengawas Independen (LPI) Proses Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Makassar periode 2018-2022.

"Saya orang yang paling bersyukur dengan adanya LPI PBJ. Kehadiran para komisioner menyempurnakan kerja dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) sehingga menjamin proses pemerintahan berjalan transparan," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu.

Adapun kelima komisioner yang dilantik setelah melewati tahapan seleksi yang digelar sejak November 2017 lalu hingga Februari 2018 Indriyanti, yakni Haeril Husain, Andi Ashim Amir, Hamid Walid Abeto Chabir, dan Amir Ma?mur.

Kelima komisioner terpilih ini berhasil menyisihkan enam calon komisioner lainnya dengan memperoleh nilai tertinggi dalam setiap tahapannya.

Dalam seleksi calon komisioner itu, wali kota menunjuk para profesional sebagai tim seleksi atau penguji, diantaranya Professor Dr Marwan Mas (akademisi), Asram Jaya (NGO/LSM), dan praktisi hukum Abdul Muthalib.

"Saya mengucapkan selamat kepada para komisioner terpilih dan saya mengingatkan agar kelima komisioner LPI PBJ mengedepankan transparansi dalam mengawal kinerja pemerintah," katanya.

Danny juga menekankan para komisioner menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest dalam menjalankan tugas mereka selama empat tahun ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal Indonesia International Transparancy Dadang Tri Sasongko mengapresiasi komitmen Wali Kota Danny dalam membangun pemerintahan yang bersih, dan transparan dengan memperkuat pengawasan.

"LPI sejatinya adalah perpaduan antara inisiatif masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pengawasan terhadap berjalannya proses birokrasi," ucap Dadang.

Kinerja LPI lanjut Dadang bergantung pada independensi komisionernya yang tidak lepas dari integritas dan kompetensi karena kedua faktor itu harus menjadi perhatian.

"Kejujuran tidak dilihat dari ucapan tetapi diuji dari setiap proses pengambilan keputusan. Komisioner yang dilantik sepatutnya membangun komunikasi yang baik dengan jajaran birokrasi di Pemkot sebab tanpa itu kinerja komisioner tidak akan efektif," katanya.

Titik awal lahirnya LPI PBJ sambung Dadang sebagai jembatan antara masyarakat dan birokrasi Pemkot. Komisioner hadir sebagai mata dan telinga untuk menangkap aspirasi dan aduan masyarakat.

Kehadiran lembaga independen itu diharapkan dapat membangkitkan kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengefektifkan pengawasan eksternal.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar