Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi teknis penegakan hukum terpadu pemilihan kepala daerah serentak 2018.
"Selama dua hari, mulai sore hari ini kita mulai rakornisnya untuk membahas beberapa cara dan penerapan undang-undang pemilu," ujar Komisioner Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Sulsel Azry Yusuf di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, rapat koordinasi teknis ini melibatkan unsur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian dan Kejaksaan dari 24 kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019.
Azry menyatakan, rakornis sangat penting dilakukan karena penanganan dan penindakan perkara pada pilkada serentak 2018 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Karenanya, dirinya menganggap jika rakornis ini penting untuk didiskusikan bersama tata cara penerapannya berdasarkan dengan ketentuan Perundang-undangan Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.
"Dengan adanya perubahan atas undang-undang lama ini, maka penerapan dan pola penanganan juga direvisi, makanya kita anggap ini sangat penting," katanya.
Salah satu revisi aturan dan penambahan kewenangan pada Panwaslu, yakni semua laporan tentang pelanggaran pidana pemilu bisa langsung dilakukan kajian dalam tempo lima hari oleh Panwaslu.
Selanjutnya, setelah lima hari itu, penyidik dari kepolisian bisa melakukan penyidikan langsung tanpa menunggu lagi waktu yang cukup lama seperti sebelum-sebelumnya.
"Itu juga kalau ternyata setelah laporan diterima dilakukan kajian oleh Panwaslu selama lima hari dan dinyatakan memenuhi syarat maka langsung dikeluarkan surat perintah penyidikan dari Panwaslu. Ini salah satu tambahan kewenangan dalam undang-undang baru itu," katanya.
Berita Terkait
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Berbagai produk UMKM dikenalkan pada pameran pembangunan Soppeng
Rabu, 24 April 2024 16:42 Wib
Pj Gubernur Sulsel serahkan penghargaan kepada Lantamal VI Makassar
Rabu, 24 April 2024 15:09 Wib