Makassar (Antaranews Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memperjuangkan gaji tenaga kontraknya yang jumlahnya ribuan orang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena gaji belum terbayarkan hingga saat ini.
"Saya harap para tenaga kontrak kita tetap bekerja saja dulu karena saya sedang berusaha dan konsultasikan ini di Jakarta agar solusinya didapatkan," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto sesaat sebelum berangkat ke Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, belum dibayarkannya gaji tenaga kontraknya itu dikarenakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haiyya masih mendekam dalam balik jeruji besi.
Bawahannya itu ditahan sejak Jumat, (26/1) atau sekitar 14 hari lamanya setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan makan minum di Pemkot Makassar.
"Pencairan itu kan harus dengan tanda tangan dari pak Erwin, nah bagaimana caranya tanda tangan. Saya mau angkat Plt (pelaksana tugas) itu tidak gampang, makanya saya koordinasikan dulu dengan kementerian," katanya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono melalui wali kota Danny Pomanto juga telah berjanji mencarikan solusi yang tepat dan cepat mengatasi polemik yang terjadi di Pemerintah Kota Makassar.
Menurut mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini, Kemendagri akan berkoordinasi bersama dengan pejabat kementerian lainnya mencari solusi agar honor seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar segera dicairkan.
"Ini bukan sekedar ganti mengganti namun ada hal strategis lain yakni mengisi posisi Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta Bendahara Keuangan Daerah yang membutuhkan otorisasi di Kementerian Keuangan untuk mencairkan Dana Pemerintah itu yang sangat sulit," tegas Soni Sumarsono melalui wali kota.
Atas kondisi ini, Wali Kota Danny terus menghimbau kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap fokus bekerja, utamanya dalam melayani masyarakat. Kondisi saat ini bukan menjadi hambatan untuk pemerintah kota dalam melayani masyarakat.
"Pelayanan publik tetap harus berjalan, kan pemerintah adalah pelayan masyarakat," ucapnya.
Berita Terkait
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
Pergerakan pesawat di Bandara Hasanuddin Makassar capai 3.195 pesawat
Kamis, 18 April 2024 21:10 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Pj Gubernur Sulsel motivasi mahasiswa berwirausaha ciptakan pekerjaan
Kamis, 18 April 2024 15:24 Wib
Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan jasad ditimbun di Makassar
Kamis, 18 April 2024 14:41 Wib
Pj Sekda Sulsel harap PSBM beri manfaat bagi masyarakat
Kamis, 18 April 2024 14:01 Wib
KPU Makassar melansir syarat Pilkada calon perseorangan 67.402 e-KTP
Kamis, 18 April 2024 13:36 Wib
PIP Makassar melahirkan pelaut andal melalui Sepencatar jalur mandiri
Kamis, 18 April 2024 13:28 Wib