Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah mengembalikan 400 anak putus sekolah ke bangku sekolah melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
"Kami melakukan gerakan kemanusiaan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah, hari ini kami telah mengembalikan lagi 400 anak ke bangku sekolah dan Insya Allah di masa jabatan kami selama lima tahun, angka putus sekolah bisa kami tuntaskan," ujar Bupati Mamuju Habsi Wahid, saat meluncurkan program Gerakan Kembali Bersekolah, Kamis.
Selain program Gerakan Kembali Bersekolah, Bupati juga meluncurkan empat program lainnya, yakni Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Gerakan Siswa Menabung Tabungan Haji Sejak Dini.
Menurut Habsi Wahid, beberapa kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Dengan harapan, ingin menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang memiliki SDM yang baik," ucapnya.
Kepada pihak sekolah, Bupati berpesan agar melakukan evaluasi terhadap metode belajar mengajar yang diterapkan.
"Ini agar anak yang telah masuk sekolah tersebut dapat bertahan dan angka putus sekolah tidak lagi bertambah," kata Habsi Wahid.
Sementara untuk empat kegiatan lainnya dia berharap dapat berjalan dengan baik di sekolah.
"Bila perlu, dibuat perjanjian berupa nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat agar program JSM dan Sekolah Bebas Narkoba dapat terlaksana dengan maksimal," terang Habsi Wahid.
Sementara Kepala Disdikpora Mamuju Hj Murniani mengatakan, ke-400 anak yang kembali bersekolah tersebut berada di jenjang SD dan SMP sederajat dari tiga kecamatan di daerah itu yaitu Kecamatan Mamuju, Simboro dan Kecamatan Kalukku.
Terkait Jaksa Masuk Sekolah, Murniani menjelaskan kegiatan tersebut untuk memberikan arahan dan pemahaman tentang aturan dan hukum agar siswa tidak hanya memahami tapi juga patuh terhadap hukum tersebut.
Begitupun dengan Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, lanjutnya, bertujuan memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada anak agar mengetahui bahaya penggunaan narkoba sehingga mereka dapat menjadi pejuang anti narkoba.
Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif, menurut Murniani, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan bersama dengan anak lainnya.
"Mulai 2018 ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat masuk di sekolah regular di manapun. Jadi kalau ada anak berkebutuhan khusus di sekolah, nanti guru di sekolah tersebut akan diberikan pelatihan. Bukan guru baru yang diangkat karena sangat susah gurunya. Jadi nanti diberi pelatihan, kami akan bekerja sama dengan pihak pusat," terang Murniani.
Sementara Tabungan Haji Bagi Anak, kata Murniani, merupakan program yang mengedukasi anak agar dapat menabung sejak dini dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan anak.
Berita Terkait
Sekda Sulbar sebut SMK Rangas Mamuju akan diresmikan Presiden Jokowi
Sabtu, 20 April 2024 7:08 Wib
DLH Sulbar tanam 1.020 bibit durian antisipasi bencana banjir di Mamuju
Rabu, 3 April 2024 7:33 Wib
DLH Sulbar tanam 1.836 bibit durian antisipasi bencana alam
Senin, 1 April 2024 2:15 Wib
Polres Mamuju: Jaga toleransi masyarakat dalam bulan Suci Ramadhan 1445 H
Rabu, 27 Maret 2024 1:47 Wib
Korem Tatag terus tanamkan sikap persatuan dan kesatuan pada prajurit
Selasa, 26 Maret 2024 1:57 Wib
Balai POM Mamuju menggencarkan pemeriksaan sarana distribusi pangan
Sabtu, 23 Maret 2024 1:59 Wib
Dinkes Mamuju siagakan 23 puskesmas saat cuti bersama Idul Fitri 1445 H
Kamis, 21 Maret 2024 14:36 Wib
Kodim 1418/Mamuju menanam lima komoditas pertanian di Desa Bambu
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib