Mamuju kembalikan 400 anak putus sekolah

id pemkab mamuju,bupati mamuju,habsi wahid,anak putus sekolah,gerakan kembali bersekolah

Bupati Mamuju Habsi Wahid (FOTO Dokumentasi/Humas Pemkab Mamuju)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah mengembalikan 400 anak putus sekolah ke bangku sekolah melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

"Kami melakukan gerakan kemanusiaan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah, hari ini kami telah mengembalikan lagi 400 anak ke bangku sekolah dan Insya Allah di masa jabatan kami selama lima tahun, angka putus sekolah bisa kami tuntaskan," ujar Bupati Mamuju Habsi Wahid, saat meluncurkan program Gerakan Kembali Bersekolah, Kamis.

Selain program Gerakan Kembali Bersekolah, Bupati juga meluncurkan empat program lainnya, yakni Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Gerakan Siswa Menabung Tabungan Haji Sejak Dini.

Menurut Habsi Wahid, beberapa kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Dengan harapan, ingin menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang memiliki SDM yang baik," ucapnya.

Kepada pihak sekolah, Bupati berpesan agar melakukan evaluasi terhadap metode belajar mengajar yang diterapkan.

"Ini agar anak yang telah masuk sekolah tersebut dapat bertahan dan angka putus sekolah tidak lagi bertambah," kata Habsi Wahid.

Sementara untuk empat kegiatan lainnya dia berharap dapat berjalan dengan baik di sekolah.

"Bila perlu, dibuat perjanjian berupa nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Barat agar program JSM dan Sekolah Bebas Narkoba dapat terlaksana dengan maksimal," terang Habsi Wahid.

Sementara Kepala Disdikpora Mamuju Hj Murniani mengatakan, ke-400 anak yang kembali bersekolah tersebut berada di jenjang SD dan SMP sederajat dari tiga kecamatan di daerah itu yaitu Kecamatan Mamuju, Simboro dan Kecamatan Kalukku.

Terkait Jaksa Masuk Sekolah, Murniani menjelaskan kegiatan tersebut untuk memberikan arahan dan pemahaman tentang aturan dan hukum agar siswa tidak hanya memahami tapi juga patuh terhadap hukum tersebut.

Begitupun dengan Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, lanjutnya, bertujuan memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada anak agar mengetahui bahaya penggunaan narkoba sehingga mereka dapat menjadi pejuang anti narkoba.

Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif, menurut Murniani, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan bersama dengan anak lainnya.

"Mulai 2018 ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat masuk di sekolah regular di manapun. Jadi kalau ada anak berkebutuhan khusus di sekolah, nanti guru di sekolah tersebut akan diberikan pelatihan. Bukan guru baru yang diangkat karena sangat susah gurunya. Jadi nanti diberi pelatihan, kami akan bekerja sama dengan pihak pusat," terang Murniani.

Sementara Tabungan Haji Bagi Anak, kata Murniani, merupakan program yang mengedukasi anak agar dapat menabung sejak dini dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan anak.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar