Makassar (Antaranews Sulsel) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan mengajak masyarakat menyalurkan hak pilih secara cerdas dan tidak salah memilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018.
"Harus dilihat dulu track record atau latar belakangnya, punya catatan tidak pernah merusak lingkungan apalagi berafiliasi dengan perusahaan tambang perusak lingkungan," beber Kepala Deputi Advokasi Walhi Sulsel Muh Al Amin di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Berdasarkan data Walhi Sulsel, ada sejumlah kandidat pada Pemilihan Gubernur Sulsel, Bupati dan Wali Kota yang memiliki rekam jejak tidak hanya jaringan bahkan terlibat dalam penguasaan tambang, baik itu terlihat langsung maupun tidak langsung.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar kriteria-kriteria seperti disebutkan tadi tidak dipilih karena akan menambah catatan panjang pengrusakan lingkungan secara sistimatis dan terstuktur.
"Kriteria calon yang patut ditolak jelas adalah mereka yang didanai perusahaan tambang, pembiaran tambang ilegal beroperasi meski sebelumnya menjabat dan maju kembali, serta pemberian izin dan ruang bagi penambang pasir laut," sebut Amin.
Dengan kritea tersebut, masyarakat pemilih sebaiknya disarankan tidak memilih kandidat terlibat kejahatan lingkungan yang merugikan rakyat. Bila mereka kembali terpilih, maka yakin dan percaya pengrusakan lingkungan akan semakin parah termasuk izin prinsip lebih dimudahkan.
Contoh kasus terjadinya pengrusakan hutan di Kabupaten Maros, Pangkep, Bantaeng, Bulukumba, Soppeng, Luwu Raya dan sejumlah daerah lainnya. Kemudian di wilayah pesisir pantai Galesong, Kabupaten Takalar, pengerukan pasir laut untuk kepentingan reklamasi Central Poin of Indonesia atau CPI di Makassar.
Dari pengerukan pasir di bawah laut di sepanjang pantai Galesong tersebut berdampak abrasi di sejumlah wilayah Galesong. Alasan Gubernur Sulsel akan menciptakan icon baru Sulsel, namun pada dasarnya aset dijual ke pihak ketiga dengan berdalih untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat mana disejahterakan, masyarakat kaya.?. Lantas masyarakat pesisir jelas-jelas dirugikan akibat pengerukan pasir laut, mereka diterjang abrasi setelah pengerukan dan pengambilan sedimen pasir disana untuk kepentingan reklamasi CPI," beber koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir (ASP) ini.
Berdasar dari beberapa contoh kasus itu, maka pihaknya kembali mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya secara cerdas, jangan hanya diberikan sesuatu oleh mereka kandidat perusak lingkungan lantas dipilih namun dampak yang terjadi akan dialami selama tahunan.
Diketahui untuk wilayah Sulawesi Selatan ada 13 Pilkada serentak akan berlangsung, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dan 12 Pemilihan Bupati dan Waki Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Pemprov Sulsel fokus pada konversi pangan ke tanaman hortikultura
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib