Ombudsman Sulbar terima aduan soal jalan rusak

id ombudsman sulbar,aduan,jalan rusak,lukman umar

.Ombudsman (Istimewa)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima aduan masyarakat mengenai masih banyaknya jalan yang mengalami kerusakan yang ada di provinsi itu.

"Pelayanan publik di sektor infrastruktur di Sulbar masih menjadi salah satu sorotan masyarakat karena sejumlah jalan rusak di beberapa titik jalan di Kota Mamuju, bahkan jalan lintas provinsi hingga trans Sulawesi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Sulbar telah menerima pengaduan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kota Mamuju, salah satunya di Jalan Martadinata yang merupakan salah satu akses menuju kompleks perkantoran dan kantor Gubernur Sulbar.

"Sebagai upaya tindak lanjut, Tim RCO Ombudsman Sulbar melakukan pemantauan di beberapa titik, di antaranya di Jalan Martadinata dan Jalan Andi Endeng Kabupaten Mamuju," katanya.

Menurut dia, pelayanan publik yang ideal ketika sudah tahu ada yang tidak baik langsung dibenahi, seperti ketika ada laporan jalan rusak yang sangat rawan kecelakaan, bahkan hampir setiap hari dilalui oleh pejabat publik.

"Kurang elok jika alasan status jalan kota atau jalan provinsi menjadi dalih saling lempar tanggung jawab, setidaknya semua pihak bisa melakukan koordinasi untuk menanggulangi kerusakan tersebut, baik pihak PU Kabupaten, Provinsi bahkan pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar," katanya.

Ia berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar segera perbaiki jalan-jalan yang rusak utamanya yang ada dalam kota, dan jangan lagi ada alasan kewenangan kabupaten atau provinsi, tetapi setidaknya melakukan koordinasi.

"Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik, setiap masyarakat berhak menyampaikan komplain kepada pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pelayanan publik, dan setiap pengaduan itu ditembuskan ke Ombudsman," ujarnya.

Sehingga, lanjut dia, dalam proses tindak lanjut Ombudsman bisa memantau tanggapan pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar