KKP bahas penyelesaian teknis penolakan produk perikanan

id kementerian kelautan dan perikanan,kkp,bkipm makassar,teknis penolakan pengolahan perikanan,widodo sumayanto

Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM KKP, Widodo Sumiyanto bersama Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan pengusaha perikanan pada rapat penyelesaian teknis kasus penolakan produk perikanan di Makassar, Senin (12/3). (ANTARA FOTO/Muh Hasanuddin)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaui Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar bersama para mitra kerjanya membahas mengenai peningkatan mutu dan teknis penolakan produk perikanan.

"Jadi pertemuan hari ini, ada banyak hal yang ingin kita komunikasikan kepada teman-teman mitra BKIPM, tetapi intinya kami hanya ingin menjaga kemitraan dan bersinergi dengan baik," ujar Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM KKP, Widodo Sumiyanto di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, pertemuan dengan para mitra kerja seperti pihak Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Unit Pengolahan Ikan (UPI), pengusaha perikanan atau forwarder serta pihak kargo maskapai penerbangan itu untuk peningkatan mutu hasil produk perikanan maupun kelautan.

Dalam penjelasannya yang disertai dengan tanya jawab itu, Widodo mengingatkan kepada semua pihak khususnya pengusaha perikanan agar memperhatika semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah, penahanan dan penolakan hasil perikanan itu terkait dengan health certifikate (HC) atau sertifikat tunggal.

Beberapa modus yang harus dihindari yakni, eksportir "undername" dalam hal ini pelaku usaha, pengirim maupun UPI tidak boleh menggunakan nama perusahaan lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan impor maupun ekspor.

"Jadi maksudnya eksportir undername itu adalah, larangan menggunakan nama perusahaan lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Kalau ini terjadi, maka akan ada sanksi berat yang menanti," katanya.

Widodo menerangkan, eksportir harus mencantumkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi.

HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen.

"Produk tidak dilengkapi dengan HC dan HACCP, dokumen KI-D1. Permohonan HC diajukan setelah produk diberangkatkan, itu semua adalah pelanggaran. Di sinilah kita bahas semua aturan ini agar menjadi perhatian bersama," terangnya.

Menurut dia, kebersatuan seluruh mitra BKIPM bertujuan untuk melancarkan proses ekspor dan impor. Pihaknya juga akan selalu siap untuk memfasilitasi usaha dari semua pihak agar proses ekspor bisa berjalan lancar.

"Kami di Karantina ini (BKIPM) hanya sebagai fasilitator untuk mengkomunikasikan persyaratan apa saja yang negara tujuan persyaratkan dan kita akan penuhi dan bantu semuanya demi kelancaran ekspor mereka," ucapnya.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar