ACC Sulawesi khawatir Jen Tang lepas jeratan hukum

id acc sulawesi,wiwin suwandi,buron kejati sulsel,jen tang,buloa,kecamatn tallo

Wiwin Suwandi (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Lembaga Anti Corupttion Committee (ACC) Sulawesi menghawatirkan buron Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soedirjo Aliman alias Jen Tang, tersangka otak penyewaan lahan negara di Buloa, akan lepas dari jeratan hukum.

"Sampai sekarang tersangka Jen Tang belum ditangkap, ini yang menjadi pertanyaan. Sementara anak buahnya divonis bebas setelah mengajukan banding," ungkap badan pekerja ACC Sulawesi Wiwin Suwandi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurut dia, ACC Sulawesi telah mengindikasikan kuat skenario Jen Tang akan lepas dari jerat pidana

setelah kaki tangannya Rusdin dan Jayanti mendapat vonis bebas di Pengadilan Tinggi pada Jumat (9/3).

Hal ini akan semakin terang skenario oknum aparat hukum yang memainkan perannya untuk melepaskan pemilik PT Bumi Anugerah Sakti (BAS) dari jerat pidana. Setelah mantan Asisten I Pemkot Makassar Muhammad Sabri, Rusdi dan Jayanti bebas menghirup udara segar.

"ACC Sulawesi menduga kuat Jen Tang memiliki banyak `tangan-tangan gaib` atau invisible hand pada institusi penegak hukum di Sulsel. Buktinya banyak keganjilan hingga drama yang disuguhkan sampai pada vonis bebas para pelakunya," beber Wiwin.

Staf ahli mantan Ketua KPK Abraham Samad ini, mengemukakan vonis bebas yang dijatuhkan kepada tiga orang tersebut hanyalah bagian kecil dari skenario itu.

Sejak Sabri divonis bebas Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, selanjutnya vonis ringan kepada Rusdin dan Jayanti hingga akhirnya bebas hanya akal-akalan hakim untuk mengelabui publik tentang keterlibatan Jen Tang dalam kasus korupsi penyewaan lahan di Buloa di Kecamatan Tallo kepada PT Pembanguan Perumahan senilai Rp500 juta pada 2015.

Pihaknya, sudah menduga kuat banding Rusdin dan Jayanti adalah skenario agar keduanya bebas di Pengadilan Tinggi dan itu terbukti. Tugas Jen Tang sekarang, lanjut dia, adalah `mengamankan` vonis ketiganya dari Mahkamah Agung (MA) terhadap upaya kasasi yang akan diajukan Kejari.

"Jika kuat di MA, maka besar peluang Aliman akan lepas dari vonis pengadilan, atau bahkan tidak menutup kemungkinan diberikan Surat Penghentian Penyelidikan atau SP3 dari Kejati. Mengingat beberapa kasus Kejati Sulsel mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang disidik Kejati, salah satunya SP3 kasus korupsi Alat Kesehatan Kabupaten Pangkep," sebutnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar akan mengajukan upaya hukum dengan melakukan kasasi terkait putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) terhadap dua terdakwa korupsi lahan Buloa, Rusdin dan Jayanti.

"Kita pasti akan ajukan banding dengan mengajukan kasasi," tutur Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Andi Helmi usai menerima putusan vonis bebas dua terdakwa tersebut.

Kendati demikian, Helmi menyatakan sebelum mengajukan surat kasasi, pihaknya akan lebih dahulu mengkaji pertimbangan hakim sampai mengabulkan banding tersebut ke Mahkamah Agung.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Makassar, Rusdin dan Jayanti telah divonis bersalah. Kedua karyawan Jen tang ini dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara dengan denda 50 juta, serta subsider satu bulan kurungan badan.

Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta. Apabila tidak mampu membayar ganti rugi, maka akan diganti tiga bulan kurungan penjara.

Jayanti dan Rusdin diketahui sebagai penerima sewa lahan bahkan mengaku seolah-olah sebagai pemilik lahan. Lahan negara di Buloa ini kemudian disewa ke PT PP selaku pelaksana pembangunan New Port Makassar digunakan sebagai akses jalan dengan nilai sewa diterima sebesar Rp 500 juta selama 1 tahun.

Keduanya mengklaim memiliki surat garapan pada tahun 2003, padahal lahan tersebut masih tanah negara yang kala itu masih rawa-rawa berdampingan laut hingga 2013. Belakangan kemudian di timbun oleh Jen Tang secara perlahan menjadi daratan selanjutnya berkomlpot dengan anak buahnya mengklaim lahan tersebut miliknya.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar