Indonesia Incorporated untuk Lawan Hambatan Sawit dari Negara Maju

id sawit,indonesia incorporated,kampanye hitam sawit,hambatan sawit dari negara maju

Ilustrasi sawit (ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)

Jakarta (Antaranews Sulsel) - Industri sawit nasional perlu terus dipacu melalui konsep Indonesia Incorporated. Keberpihakan seluruh komponen bangsa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan komoditas rakyat itu dari maraknya gempuran kampanye hitam dan hambatan perdagangan.

Demikian rangkuman pendapat kalangan ekonom, pemerintah dan anggota legislatif dalam berbagai kesempatan berbeda. Mereka adalah pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto wibisono, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Christianto mengungkapkan, Indonesia Incorporated adalah budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan upaya tersebut harus konstitusional. Peran presiden, kepala daerah dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.

Pemerintahan Jokowi perlu berusaha keras untuk mengamankan sawit dari citra negatif.

"Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan," kata Christianto.

Sementara itu, Enggartiasto Lukita mengajak industri kelapa sawit untuk mengedukasi masyarakat untuk melawan propaganda mengenai minyak sawit. Edukasi tersebut akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia. Apalagi sawit adalah penyumbang devisa ekspor terbesar nasional. Tahun 2017, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai USD 23 miliar atau sekitar Rp 310 triliun atau lebih dari 10% APBN.

Pemerintah, kata Enggar, akan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. Karena itu, dirinya kerap bersurat dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit.

Mentan Amran Sulaiman mengatakan, kesejahteraan masyakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas.

"Kemanapun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset  bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan, karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia," kata Mentan.

Amran mengingatkan, gangguan terhadap sawit akan menyebabkan hilangnya sumber pencaharian 30 juta penduduk dan berpotensi memicu kerawanan sosial

Sementara itu, Nurdin Tampubolon menyesalkan terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa.

Menurut dia, hambatan itu timbul dari kecemburuan negara-negara pesaing  atas keberhasilan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia.

"Negara-negara itu tidak senang melihat k Indonesia bisa sejahtera dengan produksi CPO terbesar di dunia," kata Nurdin.
 
Menurut dia, negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memiliki produksi minyak biji bunga matahari, tidak ingin disaingi. “Ini karena minyak kelapa sawit milik Indonesia merupakan minyak nabati yang paling kompetitif.

Nurdin mengatakan banyak cara yang digunakan negara-negara tersebupesaing untuk menghambat ekspor. Di antaranya dengan menyebut Indonesia tidak berwawasan lingkungan. Tujuannya untuk menurunkan kepercayaan masyarakat.

"Sayangnya, hal itu tidak akan tercapai. Sawit tetap merupakan komoditas strategis dengan daya saing yang tinggi," kata Nurdin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengatakan,pemerintah harus mampu melindungi investasi pada sektor perkebunan dan kehutanan melalui regulasi pro pertumbuhan ekonomi. Apalagi investasi di sektor ini sangat fantastis lebih dari  Rp 277,32 triliun.

Bowo juga meminta pemerintah mendorong pembangunan produk turunan sawit agar industri ini terus berkembang dan berdaya saing dalam peta persaingan industri global.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar