Makassar (Antaranews Sulsel) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar area rawan korupsi dicermati oleh para penyelenggara negara.
"Ada empat area rawan korupsi yang wajib dicermati oleh para penyelenggara negara," kata Tjahjo usai melantik Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Senin.
Yang pertama, kata dia, adalah menyangkut masalah perencanaan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, ia berharap ke-duanya membawa aspirasi dan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai ada kongkalikong yang merugikan masyarakat dan negara," imbuhnya .
Ke-dua, lanjutnya, adalah masalah dana hibah dan bansos. Ke-tiga masalah retribusi pajak, dan ke-empat belanja barang dan jasa.
"Mohon area rawan korupsi ini dicermati," pesannya sekali lagi.
Ia mengatakan sejauh ini sudah ada 98 kepala daerah yang terkena KPK, dan 357 pejabat pusat dan daerah yang ditangkap semenjak KPK hadir.
"Ini adalah tantangan besar bagi bangsa kita," tukasnya.
Baca juga: Mendagri minta Soni Sumarsono sukseskan pilkada serentak
Berita Terkait
Jokowi menyiapkan program unggulan Prabowo-Gibran dalam RKP-RAPBN 2025
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
Pj Sekda Makassar minta proyek strategis pusat dimasukkan dalam RPJPD
Rabu, 24 April 2024 21:48 Wib
UNIDO dampingi 1.500 petani rumput laut Sulsel dalam program GQSP
Rabu, 24 April 2024 9:29 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Jokowi "cawe-cawe" dalam Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 12:33 Wib
Aktor Korsel Cha Eun-woo menikmati waktu bersama penggemar dalam konser di Jakarta
Minggu, 21 April 2024 9:56 Wib
Pemkab Lutim mengajak jemaat gereja berkontribusi dalam program pemerintah
Sabtu, 20 April 2024 18:10 Wib
Pemkot Makassar melibatkan konten kreator dalam promosi program
Sabtu, 20 April 2024 17:23 Wib
Polisi: Tujuh orang tewas akibat kebakaran ruko Mampang ditemukan dalam satu ruangan
Jumat, 19 April 2024 7:53 Wib