Perubahan undang-undang diharapkan akomodir kesejahteraan guru honorer

id guru honorer,perubahan undang-undang nomor 14 tahun 2005,kesejahteraan guru

Dokumentasi - unjuk rasa guru honorer (dok Antara Sulsel/Sahrul Manda Tikupadang)

Guru honorer itu yang harus diperhatikan, mereka tidak punya gaji (yang besarannya jelas), tidak punya tunjangan (sertifikasi), tidak punya TPP (tambahan penghasilan pegawai)
Makassar (Antaranews Sulsel) - Perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tengah dirancang oleh Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diharapkan dapat mengakomodir masalah kesejahteraan guru honorer.

"Guru honorer itu yang harus diperhatikan, mereka tidak punya gaji (yang besarannya jelas), tidak punya tunjangan (sertifikasi), tidak punya TPP (tambahan penghasilan pegawai)," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel Prof Wasir Thalib yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komite III DPD RI yang digelar di Makassar, Senin.

Padahal, kata dia, saat ini sekitar 60 persen guru adalah guru honorer, karena adanya moratorium pengangkatan guru PNS selama sekitar delapan tahun.

Nasib miris, lanjutnya, terutama dialami oleh guru honorer yang diangkat oleh yayasan atau kepala sekolah, karena mereka tidak memperoleh tunjangan sebagaimana yang diterima oleh guru honorer yang diangkat oleh kepala daerah.

Selain itu, kata dia, aturan terkait syarat menerima tunjangan profesi juga harus ditinjau kembali. Ia mengatakan berdasarkan aturan saat ini, guru hanya memperoleh tunjangan tersebut jika mengajar minimal 20 peserta didik.

Hal ini, menurutnya sulit diterapkan di sekolah-sekolah terpencil yang siswanya minim. Padahal, lanjutnya, mengajar satu orang siswa dengan 20 siswa sama lelahnya.

"Aturan-aturan seperti ini, perlu ditinjau lagi," ucapnya.

Ia juga menyebutkan masalah perlindungan guru belum sepenuhnya diperhatikan. Bahkan di Sulsel kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru merupakan yang terbanyak di Indonesia Timur.

Sementara, Ketua Delegasi Komite III DPD RI Iqbal Parewangi mengatakan pihaknya mencatat setidaknya ada 10 poin penting yang mengemuka, namun ada tiga hal utama yang paling penting.

"Pertama masalah kesejahteraan guru, termasuk honorer dan relawan. Kedua masalah perlindungan guru, tak boleh asal penjarakan. Ketiga soal kompetensi guru," pungkasnya.

Terkait hal ini, ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru untuk dimasukkan ke dalam draft usulan perubahan UU Nomor 14 Tahun 2005.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar