Massa petahana Wali Kota Makassar unjuk rasa
Makassar (Antaranews Sulsel) - Massa petahana pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) memadati sejumlah objek vital dengan berunjuk rasa.
Berdasarkan pantauan, ratusan pendukung dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) kumpul di bawah jembatan layang (fly over) Makassar, Senin.
Mereka melakukan orasi-orasi secara bergantian menyuarakan sistem demokrasi Indonesia yang banyak dibalut dengan kepentingan politik tertentu.
"Hari ini kita semua kumpul di sini tidak lain karena dukungan kami dan kecintaan kami kepada DIAmi," jelas Ketua Kiwal Erwin Nurdin.
Pendukung paslon DIAmi ini juga banyak berdatangan dari kalangan masyarakat seperti ketua organisasi rukun tetangga maupun rukun warga (RT-RW).
Mereka semua berharap agar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak sarat dengan politisasi dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.
Pada unjuk rasa ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengerahkan 4.000 personelnya untuk melakukan langkah antisipasi pengamanan menyusul turunnya putusan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang dibacakan oleh majelis Mahkamah Agung (MA).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Makassar yang akan beraktivitas di luar rumah.
Apalagi, kemungkinan banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan sehingga pengerahan personel juga untuk menertibkan situasi kota Makassar.
Adapun 4.000 personel keamanan yang dikerahkan itu berasal dari anggota Polri dan TNI. Pengerahan TNI juga akan melapisi (back up) personel Polri yang sudah disiagakan di beberapa objek vital maupun jalan raya.
"Jumlah pasukan yang diturunkan ada 4.000 personel, 2.581 di antaranya unsur Polri, selebihnya TNI. Gelar pasukan digelar untuk mengecek kembali kesiapan pengamanan dari unsur Polri dan TNI dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas pasca keluarnya keputusan sengketa Pilwalkot Makassar di MA," jelasnya.
Berdasarkan pantauan, ratusan pendukung dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) kumpul di bawah jembatan layang (fly over) Makassar, Senin.
Mereka melakukan orasi-orasi secara bergantian menyuarakan sistem demokrasi Indonesia yang banyak dibalut dengan kepentingan politik tertentu.
"Hari ini kita semua kumpul di sini tidak lain karena dukungan kami dan kecintaan kami kepada DIAmi," jelas Ketua Kiwal Erwin Nurdin.
Pendukung paslon DIAmi ini juga banyak berdatangan dari kalangan masyarakat seperti ketua organisasi rukun tetangga maupun rukun warga (RT-RW).
Mereka semua berharap agar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak sarat dengan politisasi dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.
Pada unjuk rasa ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengerahkan 4.000 personelnya untuk melakukan langkah antisipasi pengamanan menyusul turunnya putusan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang dibacakan oleh majelis Mahkamah Agung (MA).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Makassar yang akan beraktivitas di luar rumah.
Apalagi, kemungkinan banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan sehingga pengerahan personel juga untuk menertibkan situasi kota Makassar.
Adapun 4.000 personel keamanan yang dikerahkan itu berasal dari anggota Polri dan TNI. Pengerahan TNI juga akan melapisi (back up) personel Polri yang sudah disiagakan di beberapa objek vital maupun jalan raya.
"Jumlah pasukan yang diturunkan ada 4.000 personel, 2.581 di antaranya unsur Polri, selebihnya TNI. Gelar pasukan digelar untuk mengecek kembali kesiapan pengamanan dari unsur Polri dan TNI dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas pasca keluarnya keputusan sengketa Pilwalkot Makassar di MA," jelasnya.