Makassar (Antaranews Sulsel) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja (Satker) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi itu agar dilakukan percepatan realisasi anggaran.
"Lakukan percepatan, tidak usah tunggu gubernur baru, wali kota, atau bupati baru," ujar Soni saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Triwulan I Tahun Anggaran 2018 APBD dan APBN (Dekon, TP, dan DAK) yang digelar di Makassar, Kamis.
Soni mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran tersebut karena sampai saat ini masih rendah realisasi anggaran Sulsel pada Triwulan I tahun 2018.
Secara total realisasi keuangan APBD Sulsel baru mencapai 12,08 persen dari target realisasi 15 persen. APBD Sulsel 2018 tercatat mencapai Rp9,62 triliun, dan ini berarti serapan anggaran baru pada kisaran Rp1,16 triliun.
Sementara realisasi penyerapan APBN oleh instansi vertikal mencapai 13,75 persen, dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sulsel bahkan sama sekali belum terealisasi atau 0 persen.
Pada rapat tersebut, terungkap dua hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, yaitu adanya ketakutan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek, dan lambatnya aturan petunjuk teknis dari kementerian terkait.
"Masalah ketakutan menjadi PPK ini saya temui tidak hanya di Sulsel, tetapi juga di daerah lain, meskipun di Sulsel tidak signifikan, tetapi akan dilakukan pendampingan dan Bimtek agar ASN paham dan tidak ada ketakutan lagi," tutur Soni yang juga menjabat sebagai Dirjen Otoda Kemendagri ini.
Sementara terkait Juknis, ia mengatakan memang ada perbedaan waktu penetapan dari masing-masing kementerian, bahkan pada kesempatan itu Soni mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo bahwa juknis terkait DAK pendidikan belum ada hingga saat ini.
Ia menambahkan secara umum penyerapan anggaran di Sulsel masih cukup baik, meskipun terdapat kekurangan sekitar tiga persen dari target yang ditetapkan.
Ke depan, kata dia perencanaan penganggaran dan koordinasi akan terus diperbaiki bukan hanya untuk mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Rapat koordinasi ini diikuti para Kakanwil Kementerian Lembaga, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/ Lembaga, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Selain itu hadir sebagai narasumber antara lain Kepala BPS Provinsi Sulsel, dan pejabat yang mewakili Kepala Kanwil DJBN Provinsi Sulsel yang memaparkan capaian kinerja kegiatan APBN Sulawesi Selatan hingga akhir triwulan I tahun anggaran 2018, dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Sulsel.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulsel edukasi KI pada siswa SMA lewat RuKI "Goes to School"
Sabtu, 20 April 2024 13:23 Wib
Dinkes ungkap DBD di Sulsel tembus 1.620 kasus
Sabtu, 20 April 2024 7:16 Wib
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib