Perguruan tinggi antisipasi maraknya narkoba dan LGBT

id lgbt,sekretaris dewan guru besar ,ugm,Prof Koentjoro

Ilustrasi LGBT (ANTARA News/Handry Musa)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum fokus mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, radikalisme dan praktek dekadensi moral atau perilaku LGBT di lingkungan kampus.

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan kultur dan perilaku seperti semakin maraknya penggunaan narkotika dan psikotropika, masalah moral serta paham radikalisme di lingkungan kampus. inilah yang menjadi perhatian kita untuk mengantisipasi," kata Sekretaris Dewan Guru Besar UGM Prof Koentjoro di Makassar, Senin.

Komunitas LGBT mengklaim jika LGBT merupakan ekspresi kebebasan HAM, terjadi karena faktor genetik, bersifat kodrati, tidak merugikan orang lain, tidak menghancurkan institusi keluarga, bukan penyimpangan seksual.

Para pelaku LGBT juga merasa mereka juga bisa berprestasi serta berkontribusi bagi bangsa dan negara serta banyak lagi alasan yang dikemukakan untuk pembenaran.

Pro-kontra terjadi, sehingga hal itu dinilai perlu mendapat perhatian khusus bagi para majelis dewan guru besar.

Sebab pendapat tersebut justru bertentangan dengan kodrat manusia dan merusak tatanan norma dan etika di Masyarakat sehingga dapat menghambat pencapaian yang diamanatkan undang-undang sistem pendidikan Nasional.

Begitupun dengan peredaran narkoba yang bukan hanya masalah ketergantungan, namun juga bisnis, teror, dan pelemahan bangsa.

Selain itu, maraknya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilingkungan masyarakat juga telah menjalar ke kampus yang tentunya akan menjadi ancaman nyata bagi pendidikan nasional.

Sementara itu untuk perkembangan paham radikalisme dikalangan masyarakat kampus juga harus terus menjadi perhatian.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini, pihak PTNbh dalam pertemuan di Makassar menyepakati beberapa hal sebagai upaya antisipasi yakni pertama mengkaji ulang peraturan dan etika kehidupan kampus untuk mencegah berkembangnya masalah moral, narkoba dan radikalisme.

Kedua mewajibkan mahasiswa baru menandatangani perjanjian untuk menghindari masalah moral, penggunaan narkotika dan radikalisme.

Selanjutnya memperkuat komisi etik di setiap kampus, memperkuat sistem bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa.

Serta melakukan penyuluhan rutin kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sekaligus mengembangkan kerjasama dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran masalah moral, narkoba dan radikalisme di lingkungan kampus PTN berbadan hukum.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar