Maluku dapat satu Kapal penyeberangan Roro 1.500 GT

id Bantuan Kapal,Pemprov Maluku,Kementerian Perhubungan

Maluku dapat satu Kapal penyeberangan Roro 1.500 GT

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi (keenam kanan) berpose bersama dengan latar belakang KMP Bahtera Nusantara II yang baru diluncurkan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur pada, Kamis (8/8).

Ambon (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kembali memberikan bantuan satu kapal motor penyeberangan (KMP) berkapasitas 1.500 gross ton (GT) untuk memperlancar arus transportasi laut di wilayah provinsi kepulauan tersebut.

"Kapal penyeberangan (Roll on-Roll off) Roro ini merupakan realisasi dari janji Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2017 di Kota Ambon," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan daerah (PD) Panca Karya, Rusdy Ambon, Kamis (8/8).
KMP KMP Bahtera Nusantara II yang baru diluncurkan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur pada, Kamis (8/8). Kapal penyeberangan (Roll on-Roll off) Roro tersebut akan dioperasikan untuk memperkuat pelayanan pelayaran di provinsi Maluku.

Dia membenarkan proses pengapungan kapal roro yang diberi nama KMP Bahtera Nusantara II sudah dilakukan dari Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis dan disaksikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

"Mudah-mudahan setelah proses pengapungan dan ujicoba selesai dilakukan, maka kapalnya dapat diserahkan kepada Pemprov Maluku, untuk dioperasikan melayari angkutan penyeberangan di Maluku," katanya.

Kapal baru ini memiliki kapasitas angkut 400 orang dan 29 unit kendaraan campuran (19 unit truk besar dan 10 unit kendaraan R4) dengan kecepatan percobaan 16 knot per jam.

Kapal penyeberangan yang dibangun oleh PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard menggunakan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar dengan waktu pembangunan selama 22 bulan.

Pengoperasiannya akan ditangani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dimana aset dari Ditjen Perhubungan Darat akan dialihkan melalui mekanisme PMN (Penyertaan Modal Negara).

Menurut Rusdy, percepatan realisasi bantuan kapal penyeberangan tersebut segera terlaksana setelah Gubernur Maluku, Murad Ismail berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pak Murad secara langsung bertemu Menteri Perhubungan untuk membicarakan peluncuran kapal ini dan disesuaikan dengan program 100 hari kerja sebagai Gubernur Maluku," katanya.

Ia mengatakan, kehadiran kapal berkapasitas besar itu sangat strategis untuk melayari perairan di Maluku yang luasnya mencapai 93,7 persen dari total luas wilayah, baik saat musim ombak maupun teduh.

"Khusus menyangkut jalur pelayarannya, akan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan PT. ASDP Indonesia Ferry, sehingga berdampak terhadap kelancaran arus penumpang dan barang di Provinsi Maluku," katanya.

Dia berharap di masa mendatang pemerintah pusat masih menambah kapal untuk Maluku sehingga berdampak memperkuat sistem transportasi di provinsi tersebut.

Sebelumnya Maluku juga telah memperoleh dua kapal feri berbobot 500 GT yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi saat perayaan hari puncak HPN tahun 2017 di Ambon, yakni KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.

KMP Tanjung Sole saat ini melayari rute Namlea (Pulau Buru)-Manipa-Waesala, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sedangkan KMP Lelemuku melayari lintasan Saumlaki-Adaut-Letwurung di kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pewarta : Jimmy Ayal
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar