Denpasar (ANTARA) - Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi menjadi tajuk dari penyelenggaraan "Roadshow Bus KPK" yang telah berlangsung selama tiga hari di Denpasar, mulai dari 16 sampai 18 Agustus 2019, dengan menyasar kalangan pelajar, mahasiswa hingga pejabat setempat, telah berakhir.

"Kita tahu bahwa masyarakat mungkin belum banyak tahu bahwa KPK juga mempunyai program pencegahan di satu sisi mungkin selama ini masyarakat lebih banyak tahu KPK tentang penindakan tapi dari sisi pencegahan bahwa KPK juga mempunyai tugas yang cukup berat yang kita harus," kata Penasehat KPK Budi Santoso pada kegiatan penutupan Roadshow Bus KPK, di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan safari ini telah memulai keberangkatan dari Gedung Merah Putih KPK pada 21 Juni lalu. Ini menjadi safari di tahun kedua yang telah dilakukan KPK dengan menyasar Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, untuk Kota Denpasar menjadi tujuan Kota ke-15.

Terkait dengan data pengaduan masyarakat yang disampaikan hingga 31 Juli 2019 lalu, bahwa data yang dimiliki untuk Denpasar, tentang total Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima KPK sebanyak 183 laporan dan terverifikasi.

Juga baca: Rombongan "Roadshow Bus KPK" tiba di Kota Denpasar
​​​​

Untuk jumlah laporan setiap tahunnya apabila di rinci lagi, KPK menerima 50 laporan pada 2014, 32 laporan (2015), 31 laporan (2016), 23 laporan (2017), 18 laporan (2018), dan sampai saat ini 29 laporan (2019).

"Sebanyak 32 laporan diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai deliknya, sedangkan untuk 151 laporan lainnya dimasukkan di dalam pengarsipan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan KPK sesuai perundangan dan regulasi dan SOP yang berlaku di KPK," katanya.

Pada 2019, kata dia, 10 laporan di antaranya diteruskan untuk ditelaah lebih lanjut. Sedangkan untuk 19 laporan lain dimasukkan di dalam pengarsipan karena tingkat kedelikan sebagai non PPK atau bisa disebut non tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana korupsi nya tidak memenuhi kriteria.

Laporan terbanyak selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, sebanyak 50 laporan. Data terakhir, tingkat rata-rata pengamyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Denpasar, per 12 Agustus 2019 lalu, sekitar 98,84 persen.

Pada sisi lain, selama safari, menurut seorang penanggung jawab acara di seluruh kegiatan di Denpasar Donny Mariantono sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga DPRD di tingkat II dan tingkat I.

Ia mengatakan penerapan nilai-nilai antikorupsi juga dilakukan di kalangan pelaku usaha atau UMKM. Sosialisasi pencegahan korupsi di dunia usaha dan untuk sektor UKM bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai cara berbisnis yang baik dengan profesional tetapi tetap berintegritas.

"Ketika berbisnis mereka juga tidak harus menyogok, tidak harus mengeluarkan untuk menyuap segala macam jadi tetap melakukan usaha tetapi usaha-usaha dengan cara kerja yang jujur. Cara-cara konvensional itu, kami lakukan itu agar mereka juga paham bahwa di dunia usaha sektor swasta juga banyak sekali bertemu dengan hal-hal seperti itu berbenturan dengan hal-hal seperti korupsi," jelasnya.

Mariantono pelaksanaan untuk 2019 dilakukan di 28 Kota/Kabupaten untuk tiga Provinsi, mulai dari Jawa Timur, Bali dan berakhir di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil keseluruhan safari ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi untuk diadakan perbaikan maupun menumbuhkan inovasi-inovasi baru.

Juga baca: "Roadshow Bus KPK" di Bali berawal dari Buleleng

Rombongan tim KPK mengharapkan nantinya hasil selama dilakukan safari di Denpasar dapat memberikan pemahaman yang baru tentang nilai-nilai anti korupsi. Sehingga dapat menerapkan fungsi KPK dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana Korupsi.

"Ke depan tentu kami berharap akan ada perbaikan dan inovasi-inovasi baru lagi terkait dengan nilai-nilai koruppsi itu, dan untuk kegiatan sosialisasi tentunya kita akan tetap turun di tengah-tengah masyarakat, dengan tujuan kota atau pulau yang berbeda, ya seperti giliran lah datang ke pulau lain," ujarnya.

Denpasar menjadi kabupaten ke 15 yang dikunjungi, untuk itu dia menilai antusiasnya tinggi dengan kedatangan KPK hingga ke daerah-daerah. Menurut dia, dari beberapa safari itu, masih dijumpai masyarakat yang belum paham mengenai KPK dari sisi pencegahan, melainkan yang diketahui hanya bagian penindakannya.

Dari masing-masing kabupaten/kota, tim yang ditugaskan beranggotakan 15 orang secara bergantian. Pada waktu tiba di masing-masing kota/kabupaten, tim KPK mengajak masyarakat untuk melihat, belajar dan mengenal dengan memberikan pendidikan melalui buku-buku, film, dongeng yang ditampilkan dalam Bus KPK itu.

Ia katakan KPK sendiri memiliki beberapa media pembelajaran yang mudah dan beragam untuk memperkenalkan KPK sebagai fungsi pencegahan di kalangan masyarakat.

Juga baca: Roadshow KPK bangun antikorupsi tiba di Kota Probolinggo

"Ketika mereka masuk ke dalam bus mereka bisa melihat di situ ada film, di situ ada buku-buku anak dan buku dongeng, dan media pendidikan lainnya untuk menjembatani yang terkait dengan pemberantasan korupsi, ya jadi mereka (pengunjung) baru tahu KPK itu mempunyai beberapa tools sebagai media pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk untuk belajar," kata dia.

Ia menuturkan terdapat media pembelajaran lainnya, khusus bagi kalangan anak - anak dikemas dengan mengembangkan cara-cara belajar dengan permainan berisikan pendidikan yang mudah dan menyenangkan. Dalam mengembangkannya, pengunjung anak -anak juga diajak bermain tanpa melewatkan unsur pendidikan antikorupsi itu.

KPK hadir di sembilan Kota/Kabupaten di Bali, tanpa terkecuali, namun untuk beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur masih ada beberapa daerah yang terlewat dan tidak bisa dikunjungi. Berikutnya, safari KPK akan mendatangi Kabupaten Badung, selama tiga hari.

Salain itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selama rangkaian acara KPK, hingga 18 Agustus ini merupakan fokus utama KPK terhadap Bali dalam mewujudkan upaya pencegahan korupsi.

"Dalam kegiatan ini kita juga bertemu dengan masyarakat sipil dan rekan-rekan jurnalis, karena ini bagian dari konsen KPK terhadap Bali dalam mewujudkan upaya pencegahan korupsi, banyak pihak menyarankan KPK untuk tidak fokus pada penindakan saja, tapi upaya pencegahan juga harus dilakukan, dengan ada diskusi publik Antikorupsi di Denpasar, menjadi salah satu langkah pencegahan itu," kata dia.

Ia mengatakan dengan upaya-upaya atau rekomendasi perbaikan yang kami berikan ke pihak pemerintah daerah, dengan harapan bisa ditindaklanjuti  pemerintah daerah setempat secara serius. 
 

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019