Saya kira percakapan itu bisa dilacak lagi sehingga kita tidak mengulang dari nol lagi.Jakarta (ANTARA) - Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) meminta pemerintah mengutamakan pendekatan kultural untuk mengatasi konflik yang terjadi di Tanah Papua beberapa waktu lalu.
"Yang terpenting adalah pemerintah harus hadir dalam pendekatan kultural," kata Sekretaris umum PGI Pendeta Gomar Gultom saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, jika pendekatan keamanan yang dilakukan oleh aparat mengarah kepada kekerasan dalam meredam konflik di Papua, maka dapat memicu persoalan baru dan dinilai tidak tepat.
Kemudian, dalam menerapkan pendekatan kultural tersebut peran tokoh adat dan agama dibutuhkan untuk membantu meredam suasana.
Baca juga: Suku Arfak rangkul seluruh suku pulihkan Manokwari
Baca juga: Bupati Herry: 257 kepala kampung wujudkan kedamaian Biak Numfor
Persoalan konflik di Papua dinilainya tidak terlepas dari masalah pembangunan yang dilakukan pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat adat dan tokoh agama secara maksimal.
Perbincangan bersama sejumlah elemen itu dibutuhkan agar tidak ada anggapan Jakarta sebagai ibu kota menentukan segalanya bagi Papua. Jika hal itu terus berlanjut maka masyarakat di Bumi Cendrawasih merasa terjajah.
Ia juga menyinggung pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutus Farid Husain untuk berdialog dengan elite atau pimpinan di Papua.
Bahkan, Farid Husain sudah berkunjung ke Papua dan melakukan dialog dengan sejumlah tokoh. Namun, hasil dialog tersebut tidak dilanjutkan pada pemerintahan saat itu.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah saat kini kembali merajut dialog yang sudah pernah terbangun untuk menciptakan suasana kondusif di Tanah Papua.
"Saya kira percakapan itu bisa dilacak lagi sehingga kita tidak mengulang dari nol lagi," ujarnya.
Sebelumnya, terjadi beberapa demonstrasi menentang tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua. Demonstrasi terjadi di beberapa kota di Papua dengan yang terakhir terjadi di kota Jayapura pada 29 Agustus 2019.
Akibat demonstrasi yang diwarnai kerusuhan tersebut beberapa bangunan dan fasilitas umum mengalami kerusakan termasuk kantor-kantor pemerintah di Jayapura.*
Baca juga: Menteri PUPR kunjungi Lapas Abepura Kota Jayapura
Baca juga: Polres Tolikara gelar razia sajam jaga situasi kondusif
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
