Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penyempurnaan sistem yang sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, serta didukung integritas dan profesionalisme.

Sekretaris Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Berny A Subki dalam rilis di Jakarta, Senin, mengharapkan kampanye publik bisa menjadi momentum pihaknya untuk menjadi institusi yang terus konsisten menjaga amanah publik.

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga bertekad untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan membangun budaya transparansi, integritas, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa meski pembangunan infrastruktur juga penting, tetapi yang lebih diperlukan pada saat ini adalah pembenahan berbagai layanan publik.

"Yang diperlukan masyarakat pesisir lintas profesi adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik dan transparansinya," kata Abdul Halim.

Ia menegaskan bahwa dalam sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah lainnya, yang diperlukan adalah peningkatan layanan kepada warga di wilayah pesisir.

Sebelumnya, KKP telah berkomitmen untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam usaha sektor perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"KKP berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan praktik IUUF dan destructive fishing melalui pendekatan penegakkan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.

Selain meningkatkan tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, lanjutnya, KKP akan berupaya untuk mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, serta mengelola dengan baik 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati.

Ia berpendapat bahwa muara dari semua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan stakeholders atau pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Baca juga: Gedung KKP raih juara pertama ASEAN Energy Award
Baca juga: Penangkapan ikan di perairan umum bakal diatur KKP

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019