Demo SMK,Anies minta sekolah mendata siswanya

Jakarta (ANTARA) -

Menyusul aksi demonstrasi oleh pelajar SMK pada Rabu (25/9) siang hingga Kamis dinihari di sekitar Gedung DPR RI yang berujung ricuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sekolah tingkat atas (SMA dan SMK) untuk mendata kehadiran siswanya.

"Jangan sampai ada siswa yang tidak diketahui keberadaannya. Hari ini saya minta untuk lakukan presensi cacah jiwa (pendataan) dengan harapan kegiatan siswa bisa terawasi dan terdeteksi oleh pihak sekolah," kata Anies di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Polisi amankan ratusan siswa SMK mau demo ke Jakarta

Selain itu, Anies juga meminta peran orangtua untuk membantu mengawasi anak-anaknya usai bersekolah.

"Jangan sampai orangtua juga tidak mengetahui keberadaan anaknya usai mengenyam pendidikan di sekolah. Bila tidak ada di rumah dan sekolah, maka sekolah diinstruksikan untuk mencari tahu keberadaannya. Kami menginginkan setiap anak kondisinya aman dan posisinya diketahui," ujar Anies.

Baca juga: Pelajar demonstrasi, Dinas Pendidikan terbitkan instruksi antisipatif

Pihak sekolah, kata Anies, bertanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar di setiap sekolah. Karena itu, sekolah wajib mengawasi para pelajar selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung.

"Saya sampaikan kemarin kepala sekolah harus memastikan setiap siswa pada jam dia harus belajar, itu berkegiatan sesuai dengan kegiatan belajar di sekolah. Semua anak harus mengikuti itu. Setelah selesai sekolah mereka pulang karena itu saya menganjurkan kepada orangtua untuk memantau keberadaan anak-anaknya," tuturnya.

Baca juga: Sekdisdik: Kasudin bergerak identifikasi siswa dari lokasi demonstrasi

Demo pelajar ricuh di Palmerah

Anies menambahkan Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menghindari tempat-tempat terjadinya aksi unjuk rasa terjadi di sekitar Gedung DPR, Jakarta Pusat.

"Tujuannya untuk menghindari adanya potensi risiko bila terjadi kericuhan susulan," ucap Anies.

Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam tiga hari terakhir, yakni Senin (23/9), Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP, UU KPK dan undang-undang lainnya.

Akibat rangkaian aksi demonstrasi di Jakarta oleh mahasiswa dan siswa SMK hingga malam hari yang berujung ricuh, ruas Jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat yakni Palmerah terganggu serta beberapa fasilitas mengalami kerusakan.