"Yang hendaknya dipersiapkan adalah sebuah diplomasi total untuk lima tahun mendatang, dengan kerangka pemikiran berikut ini.Untuk visi, mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, melalui kebijakan luar negeri yang tangguh, berdasarkan praktik terbaikJakarta (ANTARA) - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin diminta untuk mempersiapkan diplomasi total untuk lima tahun mendatang, kata Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah.
"Yang hendaknya dipersiapkan adalah sebuah diplomasi total untuk lima tahun mendatang, dengan kerangka pemikiran berikut ini.Untuk visi, mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, melalui kebijakan luar negeri yang tangguh, berdasarkan praktik terbaik dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ujar Teuku Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.
Kebijakan luar negeri tersebut, menurut dia, harus dijalankan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab dalam kondisi dunia -- yang semakin kompleks serta padat ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi -- demi kemajuan bangsa Indonesia.
"Untuk aspek keorganisasian, perlu memberdayakan Kementerian Luar Negeri sehingga mampu menjalankan kepentingan nasional sesuai perkembangan geostrategi, geoekonomi, geopolitik, geoteknologi, dan geo-peradaban," ucap Rezasyah.
Baca juga: Pengamat: Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif
Baca juga: Menlu: Indonesia selalu ingin aktif dalam penyelesaian masalah dunia
Terkait aspek sumber daya manusia, dia mendorong pemerintah untuk mempersiapkan insan-insan terbaik bangsa Indonesia yang unggul, nasionalis, berbudi luhur, cerdas, serta mengerti tentang kedudukan atau posisi Indonesia dalam lingkungan global yang kompleks.
"Dari aspek kelembagaan, harus memiliki kemampuan tinggi dalam mengoperasikan Kementerian Luar Negeri sebagai organisasi modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi," tutur Rezasyah.
"Selain itu, harus berkemampuan tinggi dalam mengelola dan mengendalikan seluruh aspek kepentingan nasional dari berbagai kementerian dan lembaga di dalam negeri yang menjalankan fungsi-fungsi lintas negara," lanjutnya.
Baca juga: Ketua MPR: Diplomasi Indonesia tempati posisi tepat dalam isu global
Baca juga: Menlu: polugri Indonesia dorong pemberdayaan perempuan untuk perdamaian
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
