“Karawang itu sampai sekarang problemnya belum selesai. Pihak Pertamina belum menyelesaikan (masalah) tumpahan minyak itu secara utuh,” katanya, dalam siaran pers yang diterima di Karawang, Rabu.
Beberapa waktu lalu wilayah pesisir pantai utara Karawang tercemar tumpahan minyak mentah milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java dari sumur YYA-1.
Baca juga: Pertamina diminta selesaikan kewajiban tumpahan minyak di Karawang
Ia menyampaikan kalau hingga saat ini tercatat ada 14.721 warga pesisir utara Karawang yang terdampak tumpahan minyak mentah tersebut.
Rencananya, pekan depan Dedi bersama jajaran Komisi IV DPR RI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meninjau langsung ke lokasi.
“Selanjutnya diharapkan bisa segera diambil penanganan yang lebih konkret agar problematika yang ada segera selesai,” kata mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.
Menurut dia, hal yang saat ini terjadi cukup merugikan warga setempat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
Baca juga: Emil: Pertamina datangkan ahli Amerika atasi pencemaran minyak
Baca juga: Pertamina optimalkan pembersihan gumpalan minyak di bibir pantai
Ia menyontohkan, saat terjadi insiden jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, berdampak juga pada ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak laku di pasaran.
Hal itu, kata Dedi, dikarenakan ada pengaruh psikologis dari calon pembeli yang enggan membeli ikan dari perairan Karawang karena khawatir tercemar.
“Aspek psikologi ini sangat cepat masuk di kalangan masyarakat, apalagi yang sekarang ini tercemar minyak. Jadi andaikan masih ada tangkapan ikan, orang enggak mau beli. Ini yang harus segera diselesaikan dengan cepat,” katanya.
Dedi mendesak pemerintah segera melakukan pemulihan terutama untuk perekonomian warga. Salah satunya mencari solusi bagi warga yang menganggur dan kehilangan penghasilan selama pencemaran terjadi. Hal tersebut bisa dilakukan seperti dengan cara bantuan bantuan pangan notunai.
Baca juga: Wabup Karawang kecewa kinerja DLHK dalam mengatasi pencemaran sungai
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
