Menaker sebut implementasi Kartu Prakerja butuhkan kerja kolosal

id Kartu prakerja, ida fauziyah, menaker

Menaker sebut implementasi Kartu Prakerja butuhkan kerja kolosal

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja merupakan kerja  kolosal. dan melibatkan berbagai lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta agar program tersebut tepat sasaran.

"Jadi lembaga pelatihan ini tidak hanya lembaga pelatihan yang dimiliki Kemnaker saja. Tapi juga yang dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan swasta. Jadi ini kerja kolosal, melibatkan banyak pihak," kata Ida melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ida menjelaskan, program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Program ini akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel, ujarnya.

"Ini merupakan kemudahan bagi calon peserta pelatihan. Dengan kartu prakerja  memungkinkan mendaftar secara daring mau pun luring," jelas dia.

Baca juga: Menaker tegaskan Kartu Prakerja insentif untuk bantu pencari kerja
Baca juga: Peneliti LPEM UI tanggapi positif rencana kartu prakerja Jokowi

Pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja akan dilakukan melalui tiga metode. Yakni metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau kombinasi keduanya.

"Jadi pelatihannya ke depan didesain tidak hanya di kelas, tapi juga secara e-learning, dan memungkinkan kombinasi keduanya," terang Menaker.

Pemerintah telah menganggarkan dana bantuan pelatihan dengan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan diperuntukkan bagi 2 juta orang.

Menaker menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun landasan hukumnya, membuat Project Management Office (PMO), dan membuat sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai stakeholder.

"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemenko Bidang Perekonomian," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi minta kartu prakerja terlaksana Januari 2020
Baca juga: Program Kartu Pra Kerja bukan berbentuk pemberian uang
 

Pewarta : Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar