Kapolda Papua Barat segera konsolidasi Forkopimda eratkan hubungan

id Tornagogo sihombing,kapolda papua barat,polri

Kapolda Papua Barat segera konsolidasi Forkopimda eratkan hubungan

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) - Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan pihaknya akan berkonsolidasi dengan Gubernur Papua Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersinergi menjaga keamanan dan kondusivitas di Papua Barat.

"Saya berharap di tempat yang baru nanti (Papua Barat), saya bisa bersinergi dengan Forkopimda, gubernur, muspida dan masyarakat sehingga saya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa memberikan hal-hal positif di Papua Barat," kata Brigjen Tornagogo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Baca juga: Polri gelar apel Aman Nusa II untuk kesiapsiagaan bencana
Baca juga: Irjen Pol Sigit resmi jabat Kabareskrim Polri


Hal itu akan menjadi tugas pertamanya pasca resmi menjadi Kapolda Papua Barat usai dilantik hari ini.

Menurut dia, hubungan kedua belah pihak yang telah dirintis oleh kapolda-kapolda pendahulunya, akan dilanjutkan dan diperkuat.

Menurut dia, menjadi Kapolda di Papua Barat merupakan tantangan yang besar.

"Tantangan pekerjaan yang saya lakukan ini memang besar ya. Ini harus kami lakukan dengan baik," kata mantan Dirresnarkoba Polda Papua ini.

Meski pernah berdinas di Polda Papua, namun jabatan sebagai Kapolda di Papua Barat memiliki tanggung jawab yang besar.

Pihaknya berharap segera bisa beradaptasi dengan situasi di Papua Barat.

"Saya agak memahami sedikitlah. Meski kalau seorang kapolda, situasinya berbeda. Saya berusaha untuk bisa beradaptasi dengan cepat, mengingat pernah dinas di sana," katanya.

Pada Agustus 2019 lalu, terjadi aksi unjuk rasa di Papua Barat, diantaranya di Manokwari, Sorong hingga Fakfak, yang sebagian berakhir dengan kericuhan.

Unjuk rasa tersebut menyikapi insiden yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Agustus.

Menindaklanjuti aksi unjuk rasa warga, Menkominfo saat itu, Rudiantara memutus akses internet di Sorong agar informasi hoaks tidak menyebar memanaskan kondisi di Papua Barat. Kemkominfo juga menutup akun media sosial yang kerap membagikan konten provokatif.

Baca juga: Polisi memburu warga PNG pengedar ganja di Wondama
Baca juga: Nelayan di Papua Barat diimbau waspadai angin kencang
Baca juga: PUPR berharap jalan nasional Sorong-Mega, Papua Barat rampung 2021

Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar