Jakarta (ANTARA) - Penyuluh perikanan yang terdapat di berbagai daerah dituntut agar dapat aktif menyosialisasikan berbagai kebijakan yang dicetuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Penyuluh perikanan juga dituntut untuk untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan KKP di wilayah kerja masing-masing," kata Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan KKP, Lilly Aprilya Pregiwati dalam rilisnya di Jakarta, Selasa.

Selain itu, ujar dia, penyuluh juga perlu aktif berkontribusi mengawal program KKP di tingkat lapangan, terutama bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha KP, menjadi problem solver atau pemecah permasalahan bagi pelaku utama dan pengusaha sektor kelautan perikanan.

Baca juga: KKP sebut penyuluh perikanan dituntut ikuti perkembangan era milenial

Penyuluh juga diharapkan berkontribusi dalam menciptakan lapangan atau peluang usaha bagi pelaku utama pengusaha kelautan perikanan, serta mengajak mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan usaha perikanan yang berkelanjutan.

“Karenanya, mari tingkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi demi kelancaran tugas di lapangan dan selalu memperbaharui dan meningkatkan wawasan informasi pembangunan dengan aktif di media sosial resmi KKP," tegas Lilly.

Ia mengemukakan penyuluh juga dapat mengakses aplikasi e-penyuluh dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada laman Satu Data. Langkah selanjutnya, penyuluh perikanan dapat melakukan input laporan sesuai modul e-Penyuluh dengan melampirkan unggahan bukti kegiatan penyuluhan di lapangan.

Baca juga: Alasan KKP penyuluh perikanan agar ikuti arus era milenial

Sistem e-Penyuluh dinilai memiliki berbagai keunggulan dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran penyuluh perikanan, antara lain adalah hasil kegiatan penyuluh perikanan dapat dimasukkan langsung dalam modul e-Penyuluh yang telah dipasang di telepon seluler, dan modul e-penyuluh dapat dibuka dan dimasukkan secara offline, tidak tergantung jaringan internet.

Selama tahun 2020, disampaikan Lilly, Puslatluh KP juga memiliki prioritas kegiatan pelatihan dan penyuluhan yakni melaksanakan pelatihan pada 25.200 masyarakat; membangun 7 sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan; 3.500 sertifikasi kompetensi; 2.280 pelatihan aparatur; 41.000 kelompok yang disuluh dan 34 percontohan penyuluh KP.

Baca juga: Penyuluh pertanian dan perikanan Samarinda raih penghargaan nasional

Saat ini KKP memiliki 2.600 penyuluh perikanan PNS dan 2.100 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) guna mendukung Program Prioritas Nasional, Peningkatan Produksi, Program Prioritas KKP, serta Program Direktif Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Penyuluhan Perikanan Tahun 2020 berlokasi di wilayah satuan kerja pelatihan di Medan, Bitung, Ambon, Banyuwangi, Tegal, dan satuan kerja riset di Maros, Gondol, Bogor, dan Palembang.

Baca juga: Pengamat: KKP harus optimalkan penyuluh untuk data garam akurat

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020