Jakarta (ANTARA) - Pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut Jakarta harus dibangun dengan betul-betul memastikan bahwa ada jaminan terhadap akses dari nelayan tradisional kawasan pesisir untuk dapat melaut dengan lancar.

"(Pengembangan NCICD) perlu tetap dilanjutkan, cuma karena di sana ada fasilitas PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Muara Angke dan PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) Muara Baru maka akses nelayan dan kapal keluar masuk ke pelabuhan perikanan harus tetap ada dan dijamin serta tidak dipersulit," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Senin.

Menurut Abdi Suhufan, selain akses kepada nelayan, maka ekosistem mangrove atau hutan bakau juga mesti dipertahankan keberadaannya.

Baca juga: Pengembangan tanggul laut Jakarta diminta jauhi kepentingan properti

Jangan sampai, lanjutnya, dengan adanya pembangunan proyek NCICD maka ke depannya malahan justru menghilangkan ekosistem bakau yang sudah ada.

Selain itu, ujar dia, juga perlu dipastikan agar desain proyek tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah.

"Sejauh ini ada dua versi yaitu versi Bappenas dan PUPR. Pusat mesti tentukan dan finalkan satu desain definitif agar menjadi rujukan semua pihak," kata Ketua Harian Iskindo.

Baca juga: Indonesia-Belanda perkuat sinergi tanggul laut Jakarta

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sejumlah kesempatan mengatakan tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia di masa depan tidak hanya kemacetan dan banjir, namun juga perubahan iklim.

Dengan demikian, lanjut Menteri PUPR, sehingga program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) juga bertujuan sebagai perbaikan lingkungan bagi Kota Jakarta.

"Menurut saya NCICD bukan hanya pengendalian banjir tetapi lebih kepada environmental remediation atau perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan," ucapnya.

Pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai sebagai fase awal. Tahun 2014, pembangunan tanggul Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter.

Dilanjutkan tahun 2016-2018 pembangunan tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020