Politik kemarin, pemerintah tunda izin TKA hingga program pascapandemi

id Tka,Tenaga kerja asing, pandemi corona,puan maharani,bamsoet,psbb

Politik kemarin, pemerintah tunda izin TKA hingga program pascapandemi

Sejumlah petugas meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat ingin memasuki Kota Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/5/2020). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya yang meliputi, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang sampai 25 Mei 2020 karena penyebaran virus Corona di Surabaya Raya dinilai masih masif. (ANTARA Jatim/ Umarul Faruq)

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 11/5) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, diawali pemerintah menunda izin tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia hingga persiapkan program pascapandemik COVID-19.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Pemerintah tunda izin bagi TKA di Sulawesi Tenggara

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan pemerintah tidak akan memberi izin bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.

"Mereka baru dibolehkan masuk kelak jika situasi membaik," kata Dini dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Angka COVID-19 turun, MPR: Pemerintah jangan relaksasi PSBB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak merelaksasi atau melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun terjadi penurunan angka kasus baru COVID-19 dalam sepekan terakhir.

"Pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir, mengingat salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam 2 pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

DPR minta pemerintah hati-hati sebelum putuskan relaksasi PSBB

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan kebijakan untuk merelaksasi atau melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah.

"Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

MPR minta pemerintah investigasi dugaan kebocoran data e-commerce

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Divisi Cyber Crime Mabes Polri, dan pengelola e-commerce bhinneka.com, untuk melakukan investigasi mendalam terhadap klaim kebocoron data pelanggan ke dalam dark web.

"Selain itu, menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan perundangan yang berlaku," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Wapres: Pemerintah siapkan program pemulihan pascapandemik COVID-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk pemulihan pascapandemik COVID-19, yang menyebabkan Pemerintah mengubah fokus pembangunan di tahun 2020.

"Kita sudah mulai melakukan pembuatan dan penyiapan program-program untuk nanti recovery terhadap kita mengembalikan posisi lagi, sesuai dengan prioritas yang sudah kita rancangkan dan canangkan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar