"Wacana tersebut positif agar tidak terjadi konflik kepentingan di eksekutif," kata Lili Romli ketika dihubungi ANTARA, Minggu.
Dijelaskannya, seorang ketua umum partai politik pada saat menduduki jabatan menteri dia sudah mengemban tugas negara, sehingga idealnya dia meninggalkan `baju` partainya yakni mundur dari jabatan di partainya untuk melaksanakan tugas negara secara obyektif.
Sebelumnya, dalam kontrak politik antara parpol-parpol pendukung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada wacana ketua umum partai yang terpilih menjadi menteri di kabinet mendatang, agar mengundurkan dari dari jabatan di partainya untuk berkonsentrasi melaksanakan tugas-tugas di kabinet.
Tiga dari lima ketua umum partai politik yang menandatangani kontrak politik tersebut, telah dipanggil Presiden Yudhoyono ke kediaman pribadinya di Cikeas Bogor, Sabtu (17/10) dan telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Mereka adalah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tiffatul Sembiring.
Usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan ketiga figur tersebut secara terpisah menyatakan, siap mundur dari jabatan ketua umum partai setelah dilantik sebagai menteri.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, ia akan menunjuk pelaksana tugas jika ia dipercaya sebagai menteri di kabinet mendatang.
"Setelah dilantik menjadi menteri dan bekerja di kabinet, saya akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengurusi partai," kata Muhaimin Iskandar.
Presiden PKS Tiffatul Sembiring mengatakan, sesuai dengan tradisi di partainya, tidak ada rangkap jabatan partai dan jabatan publik.
"Bila nanti saya sudah masuk ke kabinet, maka saya akan mundur dari jabatan partai," katanya.
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma menyatakan, siap melepaskan jabatannya di partai jika Presiden Yudhoyono mensyaratkan menteri-menteri di kabinet mendatang tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai.
"Kalau diperlukan saya akan mundur dari jabatan di partai," ujarnya singkat.
Dua parpol lainnya yang menandatangani kontak politik dengan Presiden Yudhoyono yakni Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, belum dipanggil Presiden Yudhoyono untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan, hanya beberapa nama saja dari Partai Demokrat yang akan masuk ke kabinet, sebagian besar masih berada di partai untuk berkonsentrasi menghadapi Pemilu legislatif 2014.
Nama Hadi Utomo kemungkinan besar tidak masuk dalam bursa calon menteri.
Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso juga telah memastikan, Aburizal Bakrie tidak diusulkan menjadi calon menteri pada kabinet mendatang. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
