Puan: UU MLA Indonesia-Swiss perkuat pemberantasan korupsi

id Puan Maharani,UU MLA Indonesia-Swiss

Puan: UU MLA Indonesia-Swiss perkuat pemberantasan korupsi

Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, JakartaANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau "Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters" antara pemerintah Indonesia dengan Swiss menjadi undang-undang bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

"Terutama dalam pengejaran aset-aset terpidana kasus korupsi dan praktik pencucian uang sehingga proses 'recovery asset' dari hasil tindak pidana bisa dilakukan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Puan usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7), yang salah satu agendanya pengesahan RUU MLA RI-Swiss menjadi UU.

Baca juga: DPR setujui RUU MLA Indonesia-Swiss jadi UU

Puan juga optimistis kejahatan perpajakan bisa ditanggulangi dengan pengesahan RUU tersebut.

"Jadi nanti tidak perlu lagi ada amnesti pajak karena UU ini bisa digunakan untuk memerangi kejahatan perpajakan dan penghindaran pajak yang selama ini menjadi 'pekerjaan rumah' kita," ujarnya.

Puan menyatakan UU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI-Swiss terdiri dari 39 pasal, pasal-pasal itu mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset.

Baca juga: Pemerintah akan lacak aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss

"Juga mengatur penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai UU tersebut bersifat retroaktif atau berlaku surut, artinya pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

"Hal itu sangat penting untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini terwujud," katanya.

Baca juga: Yasonna ingin hukum dapat ditegakkan tanpa terikat oleh batas negara

Puan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan pimpinan serta anggota gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI yang berhasil menyelesaikan UU tersebut dalam satu masa persidangan.

Hal itu, menurut dia, membuktikan komitmen bersama yang kuat untuk pemberantasan korupsi terutama dalam tindak pidana kerah putih lintas negara.

Puan menghadiri rapat secara virtual untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan hadir 15 menit sebelum rapat paripurna dimulai dan mengikuti rapat hingga selesai.


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar