Usulkan 268 kegiatan, DPR minta Kemenhub sinkronisasi anggaran 2021

id Kemenhub,Komisi V DPR,anggaran 2021,Menhub

Usulkan 268 kegiatan, DPR minta Kemenhub sinkronisasi anggaran 2021

Menhub Budi Karya menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa.  (Kemenhub)

Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan menyempurnakan sinkronisasi anggaran 2021 seiring dengan usulan yang disampaikan sebanyak 268 kegiatan untuk tahun depan.

“Penting untuk hari ini bersama PUPR dan Kemendes sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN 2021 sesuai dengan saran masukan serta usulan Komisi V DPR RI,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus saat Rapat Kerja dengan Kemenhub di Jakarta, Selasa.

Lasarus sempat menskors rapat tersebut karena, menurut dia, fokus hari itu hanya untuk sinkronisasi anggaran dan Kemenhub diminta memperjelas dan membenahi sesuai apa yang telah diusulkam Komisi V DPR.

“Kami sudah menerima bahan dari Pak Menteri, Kalau Pak Menteri jelaskan satu per satu sampai besok pagi pun rapat kita enggak tutup ini. Oleh karenanya hasil tadi kita skors dengan Pak Sekjen. Pak Menteri silakan lampiran yang masih sangat perlu disinkronisasi dan perlu diperjelas ini tolong nanti dibenahi kembali di internal Kementerian sesuai dengan saran dan masukan,” katanya.

Komisi V DPR telah menyampaikan usulan sebanyak 268 kegiatan, namun yang ditindaklanjuti oleh Kemenhub sebanyak 197 kegiatan dan 71 belum diakomodasi

Adapun, anggaran kegiatan yang diakomodasi senilai Rp7,1 triliun dengan rincian 69 kegiatan di Ditjen Perhubungan Darat, 59 kegiatan di Ditjen Perhubungan Laut, 34 kegiatan di Ditjen Perhubungan Udara, 21 kegiatan di Ditjen Perkeretaapian, sembilan kegiatan di Balitbang, dan lima kegiatan di BPSDM.

Kegiatan-kegiatan yang belum diakomodasi dikarenakan belum tersedianya lahan untuk pembangunan atau pengembangan, akses jalan, belum jelasnya status aset, belum memenuhi syarat kriteria kesiapan (readiness criteria), bukan kewenangan serta kapasitas yang sudah terpenuhi, pengelolaan oleh BUMN/BUMD.

“Karena ini teknis, kami tidak membawa Pak Menteri. Ini teknis administratif saja dengan Pak Sekjen yang nanti menerjemahkannya mengacu pada acuan yang berlaky. Saya ikat kata-kata di sini mengacu kepada ketentuan dan aturan yang berlaku, baik soal kewenangan dan seterusnya. Kita kasih kesempatan kepada Kementerian untuk menyempurnakan sinkronisasi itu,” kata Lasarus.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar Komisi V DPR memberikan usulan yang relevan agar anggaran bisa dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah.

“Kita memiliki tugas untuk menjalankan anggaran ini agar bermanfaat untuk masyarakat sehingga saya yakin kita memiliki visi dan misi yang sama, maka dari itu kami meminta tolong kepada bapak dan ibu Komisi V DPR untuk memberikan usulan yang relevan agar dapat dialokasikan demi pembangunan di daerah karena saya yakin masyarakat masing-masing daerah pemilihan sangat konsen terhadap hal tersebut,” katanya.

Baca juga: Kemenhub lakukan penajaman alokasi anggaran 2021 untuk padat karya
Baca juga: Menhub paparkan tantangan transportasi yang belum terselesaikan


Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar