Survei IDEAS: 91 persen karyawan dirumahkan tidak punya Kartu Prakerja

id IDEAS, Program Kartu Prakerja

Survei IDEAS: 91 persen karyawan dirumahkan tidak punya Kartu Prakerja

Infografis profil responden karyawan yang disurvei oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) terkait keikutsertaan karyawan yang dirumahkan dalam program Kartu Prakerja, Jakarta, Kamis (26/11/2020). ANTARA/HO-Humas IDEAS

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Ahsin Aligory mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei lembaga tersebut 91 persen pekerja yang dirumahkan tidak memiliki Kartu Prakerja karena mereka tidak mengikuti program itu.

"Jika melihat responden survei ini, yang dirumahkan sangat sedikit sekali mengikuti Kartu Prakerja. Padahal salah satu target Prakerja yaitu menyelamatkan mereka yang terkena PHK. Ini salah satu temuan kita, bahwa peserta yang dirumahkan banyak yang belum mengikuti program Prakerja,” kata Ahsin, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan survei mengenai Program Kartu Prakerja tersebut dilakukan pada pada Juni hingga Agustus 2020 dengan 346 responden berstatus karyawan dan wirausahawan, dengan usia angkatan kerja yang tersebar di 12 provinsi, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Baca juga: Survei BPS: Program Kartu Prakerja tingkatkan keterampilan penerima

Sebagian besar responden yang mengikuti Program Kartu Prakerja merupakan karyawan atau 59 persen dari total keseluruhan responden, sementara 41 persen lainnya berprofesi sebagai wirausaha.

Responden karyawan yang mengikuti program Kartu Prakerja menyatakan bahwa program kartu prakerja sangat berbeda dengan program pelatihan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.

“Pelatihan yang mereka ikuti sebelumnya umumnya memiliki 3 tingkatan kualifikasi, yaitu training saat mencari kerja, magang sebagai sarana mengenal dunia kerja dan sertifikasi saat setelah bekerja untuk meningkatkan kompetensi profesional,” katanya.

Kemudian, topik pelatihan yang ditawarkan dinilai sangat dasar dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di dunia maya, seperti pelatihan bahasa Inggris dasar, administrasi dan sekretaris, teknik penjualan, sukses bisnis online shop, menjadi content creator di YouTube, menjadi barista dan membuka warung kopi hingga teknik melamar pekerjaan dan teknik wawancara kerja.

“Hal tersebut jauh berbeda dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki desain pelatihan berbasis kompetensi. Bahkan BLK kini telah berspesialisasi pada jenis ketrampilan kerja yang spesifik,” kata Ahsin lebih lanjut.

Baca juga: Konsep digitalisasi Kartu Prakerja jadi pola baru birokrasi

Ia mencontohkan beberapa BLK yang memiliki spesialisasi keterampilan kerja yang spesifik seperti Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi yang berfokus sebagai pusat kejuruan elektronika dan teknologi informasi, BBPLK Medan sebagai pusat kejuruan pariwisata dan BBPLK Semarang sebagai pusat kejuruan fashion/garmen.

Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, sepanjang 2017-2019 pemerintah telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, dengan kurikulum pelatihan teknik otomotif, las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, perkayuan, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, teknik listrik dan pendinginan, serta industri kreatif dan bahasa.

"Dengan desain Kartu Prakerja, anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring hanya akan mengalir ke 8 platform digital. Bila dialihkan untuk ekspansi pembangunan BLK Komunitas baru, anggaran Rp5,6 triliun ini akan mengalir setidaknya ke 5.600 pondok pesantren, seminari, dhammasekha dan pasraman di seluruh pelosok tanah air," demikian kata Ahsin.

Baca juga: Pendaftar kartu prakerja capai 43,3 juta dalam 7 bulan

Pewarta : Katriana
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar