KKP kembangkan sektor pariwisata bahari dengan prinsip keberlanjutan

id wisata bahari,desa bahari,berkelanjutan

KKP kembangkan sektor pariwisata bahari dengan prinsip keberlanjutan

Dokumentasi- Pulau Pangampe merupakan salah satu objek wisata bahari berada di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah yang sering dikunjungi wisatawan baik nusantara maupun mancanegar. (ANTARA/Moh Ridwan)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan sektor pariwisata bahari dengan mendorong konsep desa wisata yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan terkait berbagai lokasi kawasan pesisir nasional.

"Pembangunan kawasan pesisir dan laut, melalui pengembangan wisata bahari, pengelolaannya harus berprinsip pada keberlanjutan ekosistem dan lingkungannya," kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam rilis di Jakarta, Senin.

Selain itu, ujar dia, pengembangan wisata bahari juga harus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan tetap melestarikan budaya, kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

KKP, kata Haeru Rahayu, juga telah menyalurkan bantuan kepada para pengelola wisata bahari seperti di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam rangka membangkitkan kembali wisata bahari di daerah tersebut.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembangunan kawasan pesisir dan laut, untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan bukan saja dari sumberdaya dan ekosistemnya, tetapi dari jasa kelautan dan perikanan yang selama ini belum dikelola secara optimal," katanya.

Ia berpendapat bahwa sangatlah tepat dilakukan bila berbasis masyarakat dan mengembangkan potensi lokal, apalagi wisata bahari bisa menjadi kebanggaan sekaligus keunggulan bangsa ini, dengan potensi wisata bahari yang dimiliki dan devisa yang cukup besar bagi negara.

"Kekayaan pesisir dan laut, serta keindahan yang dimiliki bangsa ini, bukan saja boleh dinikmati oleh masyarakat dunia, tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mensejahterakan masyarakat sekitarnya," katanya.

Pada Gelar Wisata Bahari Tahun 2019, KKP telah meluncurkan Program Pengembangan Desa Wisata Bahari yang dikenal dengan “Dewi Bahari”. Para pemangku kepentingan yang hadir saat itu, termasuk Gubernur BI, Perry Warjiyo sepakat untuk bersama-sama sinergi dalam membangun wisata bahari berkelanjutan untuk mewujudkan hasil yang lebih nyata dan mensejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda menjelaskan, program Dewi Bahari merupakan program terobosan dalam pembangunan wisata bahari berbasis masyarakat, untuk memberikan tempat bagi masyarakat untuk berperan dengan merencanakan, mengelola sendiri kawasan wisata bahari secara berkelanjutan sekaligus penataan lingkungan.

Hal tersebut, menurut Miftahul Huda, dilakukan agar memupuk rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap kawasan pesisirnya.

"Melalui Program Dewi Bahari yang berkelanjutan selama 5 tahun dengan sinergitas antar pemangku kepentingan akan mempercepat pembangunan desa mewujudkan kemandiriannya,” jelas Huda.

Terkait sektor pariwisata, sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak dialog seluruh kepala dinas pariwisata kabupaten dan kotamadya seluruh Indonesia untuk membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Program Desa Wisata Bahari harus lebih banyak libatkan warga setempat

Baca juga: Jadi wisata bahari, KKP ingin pemda buat taman terumbu karang

Baca juga: KKP bersinergi dengan Kadin bangkitkan ekonomi wisata bahari

Baca juga: KKP gelar pelatihan pengelolaan wisata bahari


 

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar