Sekjen PBB berharap akan ada "setel ulang" dalam hubungan AS-China

id SekretarisJenderal PBB,hubungan AS-China,reset

Sekjen PBB berharap akan ada "setel ulang" dalam hubungan AS-China

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres saat konferensi pers di markas PBB New York, Amerika Serikat (20/11/2020). ANTARAREUTERS/Eduardo Munoz/aa. (REUTERS/EDUARDO MUNOZ)

New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis berharap akan ada "penyetelan ulang" dalam hubungan Amerika Serikat-China, mengetahui bahwa meski keduanya memiliki "pandangan berbeda" terhadap HAM, mereka harus bekerja sama dalam aksi iklim.

Beijing mendorong pengaruh global yang lebih besar dalam sebuah tantangan bagi kepemimpinan AS. Ketegangan kedua negara mencapai titik didih di PBB tahun lalu, di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump, atas pandemi COVID-19.

"Saya berharap kami akan melihat pengaturan ulang dalam hubungan Amerika Serikat dan China," kata Guterres kepada awak media. "Jelas bahwa dalam urusan HAM, terdapat dua pandangan yang sangat berbeda dan jelas bahwa dalam HAM tidak ada ruang untuk kesepakatan atau misi bersama."

Baca juga: China dengan tegas menentang sanksi AS terhadap para pejabatnya
Baca juga: Pompeo: AS pikirkan sanksi untuk pihak terlibat penangkapan Hong Kong


"Ada ruang di mana saya yakin akan tumbuh konvergensi kepentingan, dan saran saya adalah agar ruang itu dilacak oleh kedua pihak, bersama dengan seluruh komunitas internasional, dan ruang itu adalah aksi iklim," katanya.

Calon duta besar Presiden AS Joe Biden untuk PBB pada Rabu menuding China sedang berupaya "mendorong agenda otoriter" di badan dunia beranggotakan 193 negara itu.

Saat dimintai tanggapan, Guterres berkata: "Sehubungan dengan PBB saya dapat menjamin bahwa kami berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa PBB merupakan mercusuar dari semua nilai-nilai yang terkait dengan ... keamanan, pembangunan dan HAM."

Guterres juga mengaku "sangat khawatir" dengan kekuatan perusahaan media sosial dan mengatakan bahwa skema regulasi harus ditetapkan sehingga keputusan seperti melarang Trump dari Twitter dapat dilakukan "sejalan dengan hukum."

Sumber: Reuters

Baca juga: Hikmahanto: hubungan AS, China akan tetap memanas di era Biden
Baca juga: Jelang berakhirnya kepresidenan Trump, China tuding Pompeo pembohong

Pewarta : Asri Mayang Sari
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar