Pemprov Sulbar verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa

id gempa sulbar, verifikasi kerusakan,akibat gempa, infrastruktur

Pemprov Sulbar verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa

Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rapat verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi berkekuatan 6, 2 magnitudo, Rabu (3/2). (ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintan Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi berkekuatan 6, 2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Rapat verifikasi tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, Rabu.

Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan rapat tersebut bertujuan melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi 6,2 magnitude di daerah itu.

"Ini sangat penting mengingat kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat, baik langsung kepada Presiden dan kepada Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Tapi yang terpenting juga kami harapkan ada kesatuan data," kata Junda Maulana.

Baca juga: Pemprov Sulbar diminta perjuangkan Inpres Rehab-Rekon pascagempa

Pada rapat tersebut, lanjut Junda Maulana, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan instansi vertikal melaporkan kondisinya yang nantinya akan dilaporkan kepada gubernur.

Selaku wakil pemerintah pusat, katanya, gubernur akan melaporkan kondisi kerusakan pascagempa tersebut secara komprehensif kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya, kata Junda Maulana, usulan program nantinya bisa dilakukan oleh masing-masing Kementerian melalui masing-masing instansi terkait.

"Paling tidak, kita memiliki satu data yang sama sehingga ketika instansi mengusulkan ke kementeriannya, itu sesuai dengan data yang kita masing-masing peroleh," urai Junda Maulana.

Baca juga: 8.000 rumah rusak akibat gempa Mamuju

Hal itu, menurut dia, penting disepakati dan meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal kurun waktu dua hari ke depan, melakukan pengecekan data hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sehingga dapat mengukur mana yang belum terdata.

"Kemudian kami akan menyusun laporan selanjutnya akan melaporkan kepada Gubernur," ujarnya..

"Insya Allah, pada Sabtu (6/2) semuanya sudah 'clear' dan data sudah siap dibawa Gubernur Sulbar berangkat ke Jakarta untuk pertemuan, baik dengan Presiden atau pejabat Kementerian terkait, misalnya PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian terkait lainnya," jelas Junda Maulana.

Rapat tersebut diikuti Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas, Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Majene Masriadi , perwakilan instansi vertikal dan OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Baca juga: Korban meninggal akibat gempa di Sulbar capai 105

Pewarta : Amirullah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar