Pelantang mereka di baliho jelang kepala daerah bertakhta

id pelantikan kepala daerah,pilkada kota magelang

Pelantang mereka di baliho jelang kepala daerah bertakhta

Baliho raksasa di Alun-Alun Kota Magelang dengan salah satu meme tentang harapan warga untuk kepala daerah yang baru. (ANTARA/HO-Komunitas Kota Toea Magelang)

Magelang (ANTARA) - Penempatan papan baliho ukuran cukup besar di pertigaan Kebonpolo, jalur utama masuk Kota Magelang dari arah Semarang, belum lama ini, awalnya tak ada hubungan dengan situasi menjelang pelantikan kepala daerah setempat.

Sebanyak 21 kepala daerah di Jawa Tengah yang akan memangku jabatan di daerah masing-masing setelah menang pilkada akhir tahun lalu, dilantik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara virtual dan bertahap dalam dua hari (25-26 Februari 2021).

Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang M. Nur Aziz dan M. Mansyur yang akan menjabat selama 2021-2024 di daerah itu, mendapat jatah pelantikan pada hari kedua, Jumat (26/2). Acara pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Saat pelantikan, pasangan itu berada di Pendopo Pengabdian, kompleks rumah jabatan Wali Kota Magelang, dekat objek rekreasi Taman Kyai Langgeng di tepian Kali Progo, sedangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melantik mereka dari Semarang.

Umumnya, papan baliho untuk publikasi luar ruangan, antara lain terkait dengan promosi produk industri, usaha ekonomi, maupun layanan sosial kemasyarakatan, atau hal-hal terkait dengan peringatan hari besar. Papan baliho sendiri menjadi salah satu usaha periklanan yang salah satu itemnya untuk perolehan pajak pendapatan daerah.

Baliho di Kebonpolo diprotes sejumlah pegiat sosial kemasyarakatan setempat, terutama melalui salah satu platform media sosial, karena dianggap menutup lanskap taman kota dengan tulisan raksasa "Magelang Kota Sejuta Bunga". Taman kota itu dibangun di bawah pemerintahan yang baru saja berakhir masa jabatannya, Wali Kota Sigit Widyonindito-Wakil Wali Kota Windarti Agustina.

Lokasi itu memang salah satu tempat stategis dan bisa dipastikan "mencuri mata" pengguna jalan dari arah Jalan Urip Sumoharjo untuk berbelok ke arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Secang lalu Semarang.

Di pertigaan jalan itu terpasang lampu "bangjo" (abang-ijo atau merah-hijau), pengatur lalu lintas. Mereka yang sedang menghentikan kendaraan di lampu bangjo, dipastikan memandang isi publikasi atau promosi melalui baliho itu.

Namun, para pemrotes yang kalangan kritikus, pelaku seni-budaya, warga sipil, dan pegiat sosial menilai papan reklame di Kebonpolo mencederai estetika kota. Taman kota kawasan Kebonpolo, di jalur aliran Kali Kota (peninggalan penjajahan Belanda), membelah Kota Magelang dari Kecamatan Magelang Utara melewati Magelang Tengah, hingga Magelang Selatan.

Baca juga: Pesta rakyat saat pelantikan 17 kepala daerah Jateng

Sebelum akhirnya dicopot pada Sabtu (20/2) malam, papan baliho yang masih melompong dipasangi meme macam-macam, diunggah ke media sosial, di sejumlah akun Facebook mereka selama beberapa hari.

Komentar pun berdatangan dengan varian macam-macam pula, namun isinya umumnya sependapat, tidak setuju baliho di tempat itu. Beberapa komentar membikin geli.

Berbagai meme kreatif itu, antara lain sosok penyair membaca puisi, seniman teater berakting, seseorang menanam pohon, pedagang asongan, jasa ojek daring, tarian kuda lumping, ajakan bersepeda, promosi kuliner, dan tentang aksi bersih sungai.

Pendiri Komunitas Kota Toea Magelang Bagus Priyana menyebut sekitar 30 meme dibuat untuk papan baliho itu dengan sosok kawan-kawannya maupun mereka lainnya yang minta dibuatkan, termasuk yang telah mengisi komentar di Facebook.

"Mereka berkomentar," ucapnya.

Sukses
Riuh protes papan baliho secara kreatif terasa di medsos. Media massa di kota itu memberitakan juga. Nampaknya, pesan warga tentang baliho itu dianggap sukses mempengaruhi persepsi publik.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Magelang menyatakan pemasangan papan baliho di Kebonpolo belum ada izin. Pihak pemilik papan reklame sudah dipanggil dan kemudian mencopotnya. Saat ini papan tersebut tak ada lagi di Kebonpolo.

Aliran pesan melalui macam-macam meme di baliho itu kemudian bergeser dengan menautkan isinya dengan situasi terkini dalam kaitan pelantikan wali kota-wakil wali kota setempat, Jumat (26/2).

Tempat memasang meme-meme dialihkan ke baliho kosong di tempat paling strategis di daerah itu, alun-alun. Alun-Alun Kota Magelang menjadi "pancer" atau titik pusat kota itu.

Jarak Kebonpolo ke alun-alun kira-kira hampir sama dengan alun-alun ke kantor pemkot setempat. Hanya beberapa kilometer dengan melewati jalan di sekitar Gunung Tidar.

Dalam alam budaya masyarakat setempat, Gunung Tidar dianggap di tengah Kota Magelang. Secara administratif, kota itu dikeliling wilayah Kabupaten Magelang dengan lima gunung yang mengitarinya (Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh). Secara legenda-spiritual, Gunung Tidar menjadi titik pusat keseimbangan Pulau Jawa.

Awalnya, papan baliho diprotes melalui berbagai meme karena tempatnya mengganggu keindahan taman kota kawasan Kebonpolo. Setelah dicopot dari tempatnya, pemasangan meme lanjutan pindah tempat ke baliho yang juga berukuran besar di pusat Kota Magelang.

Entah, ihwal seperti itu melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau tidak. Katanya, di undang-undang itu ada "pasal karetnya" yang oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan terbuka kesempatan revisi.

Di baliho alun-alun, mereka mengisi dengan macam-macam meme pula. Akan tetapi, isi pesannya berubah menjadi harapan kepada kepemimpinan pemerintahan baru daerah itu. Bukan lagi soal penempatan papan baliho yang nampaknya juga mengganggu pemandangan suasana alun-alun.

Pesan-pesan kepada kepala daerah yang baru itu, terpampang dalam meme dengan judul utama "Harapan Warga Kepada Walikota-Wawalikot Magelang Terpilih".

Baca juga: Ganjar berharap kepala daerah terpilih segera dilantik

Isinya macam-macam, tentang pembangunan Kota Magelang ke depan, seperti terkait kegiatan ekonomi kerakyatan di pusat pertokoan Pecinan, pembangunan infrastruktur, kegiatan budaya dan pariwisata, pencegahan korupsi, pelestarian lingkungan, layanan pemerintahan, dan penguatan sumber daya manusia.

"Ada yang minta 'dibuatin' (dibuatkan meme, red.)," ucap Bagus Priyana.

Sebagaimana kota-kota lain pada umumnya, di Kota Magelang yang cuma seluas sekitar 18 kilometer persegi dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu, juga banyak papan baliho di berbagai tempat, terlebih yang dinilai strategis, "mencuri mata".

Selain untuk kepentingan reklame produk usaha dan industri, juga hampir selalu menjadi tempat memampang segala capaian prestasi atau penghargaan terhadap Kota Magelang, berkat berbagai program pembangunan yang digerakkan pemerintah.

Saking seringnya setiap capaian prestasi dipampang besar-besaran melalui baliho dengan gambar foto kepala daerah, petinggi birokrasi, dan jajaran pejabat utama kota, hal tersebut menjadi "rerasanan" (merasani atau merumpi) para pegiat sosial-kemasyarakatan setempat.

Di kalangan mereka, pernah terdengar ujaran tentang pentingnya tidak semua publikasi luar ruang atas prestasi kota atau ucapan hari besar dan hari nasional selalu memajang foto pejabat teras kota dengan gestur formal dan elitenya.

Nuansa kerakyatan dan lokal pun penting juga banyak dipampang dengan biaya pemerintah tentunya, melalui baliho-baliho itu sehingga wajah kota setempat yang khas kian membumi.

Seorang pegiat sosial-budaya Komunitas Pinggir Kali Kota Magelang Muhammad Nafi mengaku berulang kali para pegiat, baik melalui medsos maupun berbagai kelompok diskusi terpumpun, menyampaikan soal terlalu banyak papan baliho di kota kecil itu.

Apalagi, terkesan hanya untuk lebih sering memajang foto pejabat memegang tropi atau piagam penghargaan atas prestasi-prestasi kota.

"Risi pol. Sampah visual. Baliho tidak produktif lebih baik diturunkan. Lebih baik diperkuat iklan layanan masyarakat, bukan promotif politik (kekuasaan, red.)" ucapnya.

Setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang sebagai pasangan kandidat terpilih pada Kamis (21/1) malam, Nur Aziz mengemukakan komitmen menjaring aspirasi warga guna merumuskan pembangunan yang inklusif berbasis kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan baru di daerah memang sewajarnya membuka harapan baru dan kuat, ke arah perubahan masyarakat menjadi lebih bahagia dan jalannya pemerintahan menjadi semakin baik.

Banyak ragam kanal bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk mengumpulkan dan memahami aspirasi warganya, guna mewujudkan visi, misi, program kerja, dan janji kampanye secara tepat.

Apalagi pada era digital, papan baliho pun bisa menjadi "pelantang virtual" warga menjadi lebih merasa jitu dan kreatif mengungkapkan harapan kepada pimpinan daerahnya.

Baca juga: Ganjar: Keputusan Plh sejumlah daerah menunggu Kemendagri

Pewarta : M. Hari Atmoko
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar