Firli: Penyuluhan antikorupsi untuk napi agar tak ulangi perbuatan

id firli bahuri,kpk,korupsi,narapidana,penyuluhan,asimilasi

Firli: Penyuluhan antikorupsi untuk napi agar tak ulangi perbuatan

Plt. Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardana, Ketua KPK Firli Bahuri, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Imam Suyudi (kiri ke kanan) di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Bandung (ANTARA) - Ketua KPK Firli Bahuri menyebut program asimilasi berupa penyuluhan antikorupsi bagi para narapidana perkara korupsi bertujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatan.

"Saya sangat prihatin dengan beberapa kejadian di Sukamiskin sudah menjalani pemidanaan di Sukamiskin itu adalah penyimpangan pertama, seharusnya tidak berulang," kata Firli di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu.

KPK melakukan penyuluhan antikorupsi terhadap 25 orang narapidana kasus korupsi sebagai bagian program asimilasi, yaitu yang masa tahanannya akan segera berakhir. Kegiatan tersebut rencananya dilangsungkan di Lapas Tangerang pada tanggal 20 April 2021.

"Akan tetapi, ketika berada di Sukamiskin, malah timbul penyimpangan kedua dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga beberapa pihak yang berada di Sukamiskin apa itu warga binaan, apakah orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan pemidanaan terpaksa bertanggung jawab dengan ketentuan hukum terkait dengan perbuatannya," kata Firli.

Seperti diketahui, narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah kembali dihukum karena menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein.

Fahmi saat itu sedang menjalani hukuman karena menyuap pejabat Bakamla sehingga menjadi penghuni lapas Sukamiskin selama 2 tahun dan 8 bulan.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri tidak ingin ada lagi "Jumat Keramat"

Selanjutnya, Fahmi juga menambah masa hukumannya karena menyuap kalapas sehingga dihukum 3,5 tahun penjara meski akhirnya dikurangi berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) menjadi 1,5 tahun penjara.

"Ini saya kira jangan ada lagi peristiwa yang sama Pak Dirjen. Beberapa waktu lalu saya kira sebagai penyimpangan kedua. Jangan sampai sudah melakukan penyimpangan pertama berada, kemudian saat berada di lapas melakukan penyimpangan kedua," tambah Firli.

Setelah memahami korupsi dalam program penyuluhan itu, Firli berharap para warga binaan dapat menyebarkan bahaya korupsi di tengah masyarakat.

"Paling penting pelaku korupsi yang sudah menjalani hukuman bisa menyebarkan terkait dengan bahaya korupsi sehingga kami jadikan juga agen-agen untuk penyuluh antikorupsi agar tidak ingin melakukan korupsi," kata Firli.

KPK akan melakukan program sejenis di Lapas Tangerang pada tanggal 20 April 2021. Dalam program tersebut, KPK menggunakan pendekatan ilmu psikologi untuk memetakan narapidana asimilasi, antara lain dengan menggunakan metode komunikasi dua arah, mengenali kepribadian, analisis gesture, vibrasi suara, goresan tulisan, dan lain-lain.

Pemetaan ini diharapkan akan menghasilkan data narapidana yang siap untuk dilibatkan dalam program antikorupsi.

Baca juga: Ketua KPK berharap napi korupsi jadi agen antikorupsi

KPK melakukan penyuluhan sebagai bentuk pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejumlah narapidana yang ikut menjalani asimilasi antikorupsi yang pernah diproses KPK adalah Sopar Siburian dan Muhammad Afan sebagai terpidana kasus penerimaan hadiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait dengan fungsi dan kewenangan para tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009—2014.

Selain itu, Sugiharto sebagai terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Jacob Purwono selaku terpidana kasus korupsi pengadaan Solar Home System (SHS) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2007—2008.

Eko Darmayanto selaku terpidana penerimaan suap pengurusan pajak sejumlah perusahaan pada tahun 2013, Indarto Catur Nugroho dan Herry Setiadji sebagai terpidana penerimaan suap karena pemerasan perusahaan wajib pajak yakni PT EDMI Indonesia, serta Ahmad Yani selaku terpidana dalam perkara pemberian suap kepada panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Narapidana lain diproses oleh penegak hukum lain seperti dari Kejaksaan Agung.

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar