Tirta: Vaksinasi COVID-19 gotong-royong harus segera diwujudkan

id vaksinasi covid-19,vaksinasi gotong royong,vaksin gotong royong,dr tirta,gotong-royong

Tirta: Vaksinasi COVID-19 gotong-royong harus segera diwujudkan

Layanan vaksinasi bagi lansia yang digelar BUMN di Istora. (ANTARA/Ganet Dirgantoro)

Jakarta (ANTARA) - Vaksinasi COVID-19 gotong-royong di kalangan usaha harus segera diwujudkan agar tercapai kekebalan kelompok (herd immunity) secepatnya, kata dokter yang juga relawan COVID-19, dr Tirta Mandira Hudhi.

"Setuju dengan vaksinasi COVID-19 gotong-royong karena membantu percepatan vaksinasi. Tapi yang penting juga dipastikan vaksinnya bisa diperoleh dengan cepat. Sebab yang ingin mendapatkan vaksin bukan Indonesia saja, tetapi banyak negara," kata dr Tirta dalam keterangan tertulis, Jumat.

Saat ini, kata pemilik akun instagram @dr.tirta yang memiliki 2,2 juta pengikut itu, untuk mencapai kekebalan kelompok berbagai pihak memfasilitasi vaksinasi COVID-19 termasuk sektor usaha yang berharap bisa segera memberikan fasilitas vaksin kepada karyawannya secepat mungkin.

Hingga akhir Maret 2021, Kamar Daging dan Industri (KADIN) telah mencatat lebih dari 17.387 perusahaan pendaftar dengan 8.665.363 orang karyawan  yang ikut program vaksinasi gotong-royong.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Ari Fahrial Syam menyambut baik vaksinasi gotong-royong tersebut.

Menurut dia, langkah tersebut dapat mempercepat vaksinasi COVID-19. Dengan demikian beban pemerintah untuk memvaksinasi 181,5 juta warga menjadi berkurang. “Tapi tetap diingatkan bahwa vaksinasi gotong-royong tetap harus dipisahkan dengan vaksinasi dari pemerintah,” katanya.

Vaksin itu tetap harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lewat pemberian izin penggunaan darurat (EUA).

Upaya percepatan vaksinasinya memang tak boleh kendor sebab belum semua sasaran sudah divaksinasi.

Baca juga: 300 ribu orang telah rampung proses vaksinasi di DKI
Baca juga: Ombudsman Jakarta Raya usul ubah strategi vaksinasi
Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau penyuntikan vaksin COVID-19 kepada lansia di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. 
Sejauh ini, per 31 Maret 2021, jumlah orang yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 8.095.717 orang, sedangkan yang sudah menjalani dosis kedua atau dosis lengkap berjumlah 3.709.597 orang. Jika ditotal, jumlah orang yang sudah divaksin sudah menembus angka 11.805.314 orang.

Angka tersebut, menurut laman covid19.go.id, menempatkan Indonesia di posisi 4 sebagai negara non produsen vaksin yang sudah memvaksinasi warganya. Posisi tersebut di bawah Jerman, Turki, dan Brazil serta di atas Israel dan Prancis.

Di samping itu, pemerintah kini sudah mampu memvaksinasi sekitar 500.000 orang per hari. Artinya jumlah harian orang yang divaksin terus meningkat, seiring persediaan dan distribusi vaksin yang lancar. Tinggal 500.000 orang lagi, Indonesia akan memenuhi target vaksinasi 1 juta orang per hari, seperti yang diharapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Ari, keamanan vaksin COVID-19 tak perlu diragukan lagi sebab vaksin tersebut sudah beredar di masyarakat.

“Seharusnya aman karena vaksin itu udah mendapat EUA dari BPOM. Soal efek samping yang dialami oleh penerima vaksin COVID-19 juga diantisipasi karena ada Komite Nasional KIPI. Selain itu efek sampingnya juga tidak signifikan.” kata Ari.

Masyarakat tak perlu ragu soal keamanan soal vaksin itu karena sejumlah figur publik sudah divaksinasi lebih dulu, seperti presiden, menteri, para pejabat negara, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan. Mereka tidak mengalami efek samping serius.

“Hal-hal seperti itu musti diviralkan, supaya masyarakat tidak takut divaksin,” kata dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu.

Baca juga: LRT Jakarta gelar vaksinasi untuk karyawan
Baca juga: Jakpro gelar vaksinasi untuk 810 pegawai
Sejumlah karyawan Jakpro Group berfoto usai divaksin di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (31/3/2021) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. 
Begitu pula soal embargo, menurut Ari, pemerintah perlu segera mencari vaksin dari negara-negara produsen vaksin yang tidak memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Ia mengambil contoh Cina yang memiliki industri vaksin COVID-19 yang banyak, seperti Sinovac, Sinopharm, dan sebagainya.

“Kita bisa minta Sinovac, misalnya, untuk menambah jumlah vaksin dan mempercepat pengiriman vaksin ke Indonesia,” katanya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu mengantisipasinya dengan vaksin lokal seperti vaksin Merah Putih. Ari berharap pemerintah mempercepat penggunaan vaksin tersebut.

“Kami dari UI juga diundang dalam rapat internal membahas penelitian vaksin ini bersama lembaga-lembaga lain. Kami harap agar (vaksin Merah Putih) segera masuk ke tahap uji klinis,” katanya.

Di luar percepatan vaksinasi, pemerintah terus meningkatkan angka pelacakan dengan antigen. Misalnya, per 31 Maret 2021 data dari covid19.go.id menunjukkan jumlah total orang yang diperiksa dengan PCR dan usap (swab) antigen berjumlah 8.490.864 orang, naik 45.714 orang dibandingkan sehari sebelumnya.
Baca juga: Wali Kota apresiasi kolaborasi vaksinasi dinamis di Jakarta Utara
 

Pewarta : Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar