"Dan juga menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi," kata Ahmad Doli saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala BPIP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, Komisi II DPR meminta BPIP meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Langkah itu menurut dia agar program-program sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila di kalangan masyarakat dapat lebih massif.
Baca juga: BPIP: Kepelbagaian dan pluralisme Indonesia harus dijaga
Baca juga: BPIP ajak pemuda NU rawat Pancasila
"Komisi II DPR mendesak BPIP menyusun arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang salah satu keluarannya adalah modul dan materi pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat," ujarnya.
Doli mengatakan, Komisi II DPR juga meminta BPIP untuk menyerahkan draf bahan ajar Pancasila pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa kepada Komisi II DPR untuk dilakukan uji materi sebelum disebarluaskan.
Dalam RDP tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pagu anggaran lembaganya tahun 2021 sebesar Rp208,8 miliar.
Namun menurut dia, pagu tersebut dikurangi karena untuk anggaran penanggulangan pandemik COVID-19 sehingga tahun 2021 anggaran BPIP sebesar Rp171,7 miliar.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp110,2 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp61,5 miliar.
Baca juga: BPIP: Mengajarkan Pancasila bukan dengan cara dogmatik
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
