Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengucurkan dana siap pakai sebesar Rp1 miliar untuk penanganan dampak bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Kepala BNPB Letjend Doni Monardo mengatakan bahwa dana yang disiapkan tersebut, akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nantinya, dana itu akan disalurkan ke masing-masing daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur.

“Kami akan menyalurkan dana siap pakai untuk membantu dapur lapangan sebesar Rp1 miliar. Akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD,” kata Doni di Ampelgading, Kabupaten Malang, Minggu.

Baca juga: Kepala BNPB tinjau lokasi bencana di Malang

Baca juga: Gubernur Khofifah minta Malang dan Lumajang siapkan tempat pengungsian


Doni menambahkan pihaknya tidak hanya menyiapkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar, tetapi BNPB juga telah menyiapkan langkah lain mengenai rumah warga yang rusak sedang dan ringan. Pembangunan bisa dilakukan secara swakelola, dengan pendanaan yang diajukan ke BNPB.

Doni menjelaskan bantuan untuk pembangunan rumah tersebut, bisa diperoleh dengan cara pemerintah daerah mengajukan pendanaan kepada BNPB dengan menyertakan nama dan alamat warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Itu bisa dibangun secara swakelola. Sebelum diusulkan, pemerintah daerah harus mencantumkan daftar nama di desa atau kelurahan,” kata Doni

Jumlah bantuan untuk pembenahan rumah yang terdampak gempa Malang tersebut berbeda-beda, tergantung tingkat kerusakan. Untuk rumah yang rusak berat, pemerintah pusat menyiapkan dana stimulan Rp50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan sebesar Rp10 juta.

Doni menambahkan untuk rumah yang mengalami rusak berat, juga akan mendapatkan bantuan tenaga dari unsur TNI/Polri, serta Kementerian PUPR, untuk melakukan pembangunan. Ia mengharapkan, perbaikan rumah dengan kerusakan sedang dan ringan bisa dilakukan secepat mungkin.

Dalam kesempatan itu, Doni mengingatkan bahwa pantai selatan Jawa termasuk salah satu wilayah yang berisiko tinggi terkena gempa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap tenang.

Program pelatihan terkait langkah antisipasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang dibantu BMKG, BNPB serta Basarnas didukung TNI dan Polri harus lebih sering dilakukan. "Bukan untuk membuat warga panik, tetapi ini bagian dari kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita," ujar Doni.

Doni berharap warga yang tinggal di kawasan rawan bencana, harus mendapatkan pelatihan dan edukasi agar bisa mempersiapkan diri pada saat terjadi bencana. “Kewaspadaan, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun dari masyarakat sendiri. Kepemimpinan kepala desa, ketua RT, RW ini penting, sehingga bisa mengajak masyarakat lebih siap menghadapi risiko yang terjadi," kata Doni.

Baca juga: Pemkab Malang tetapkan status tanggap darurat bencana gempa

Baca juga: BPBD Jatim: Tiga warga Kabupaten Malang meninggal akibat gempa


Pada kesempatan itu, Doni melakukan pemantauan di salah satu wilayah yang terdampak cukup parah di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Doni didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang M Sanusi.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, 10 April 2021. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan getaran gempa dirasakan hingga beberapa wilayah di Jawa Timur.

Tercatat, dampak gempa bumi di Kabupaten Malang ada tiga orang korban meninggal dunia. Selain itu, gempa juga menyebabkan kerusakan pada 14 unit sekolah, delapan unit fasilitas kesehatan, dan enam unit fasilitas umum juga mengalami hal serupa.

Selain itu, 525 unit rumah rusak ringan, 114 rumah rusak sedang, 57 rumah rusak berat, dan 26 rumah ibadah rusak.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021