"Sulit diterima akal sehat di alam kebebasan berekspresi publik dan kebebasan pers bila masih ada tindak kekerasan semacam ini," ujarnya kepada ANTARA News jelang membuka Lokakarya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers di Serang, Banten, Selasa.
Kantor majalah berita mingguan Tempo di jalan Proklamasi 72, Jakarta, pada Selasa pukul 02.40 WIB dilempari tiga bom molotov oleh orang tidak dikenal. "Serangan ini bisa diartikan bukan hanya mengancam Tempo, tetapi juga mengancam kebebasan pers nasional," kata Bagir Manan.
Saat berbicara dengan peserta lokakarya, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu mengemukakan, pers adalah bagian dalam proses berdemokrasi. Kemerdekaan pers juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 28F dan Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
"Secara eksplisit konstitusi dan undang-undang sudah menjamin kebebasan pers menjadi bagian dalam demokrasi. Dalam demokrasi kita harus belajar bersabar menanggapi perbedaan pendapat, dan hukum punya mekanismenya," kata Bagir Manan.
Oleh karena itu, ia menegaskan, siapapun dan pihak manapun yang tidak puas dengan pemberitaan pers harus menggunakan mekanisme hukum pers, yakni gunakan UU pers. "Oleh karena rezim hukumnya memang begitu," ujarnya.
Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran itu menambahkan, selesaikanlah masalah pers menggunakan proses mediasi dan atau gunakan hak jawab ke media massa, serta dapat melibatkan Dewan Pers yang mekanismenya dijamin UU.
"Jangan sedikit-sedikit ke polisi menghadapi pemberitaan pers, karena hal ini bisa menggangu proses berdemokrasi," demikian Bagir Manan.
Sementara itu, Bambang Harymurti selaku pimpinan kelompok media Tempo menginformasikan bahwa ada dua dari tiga bom molotov yang dilemparkan ke kantor majalah Tempo meledak, dan api dapat segera dipadamkan.
"Tanpa ada korban. Tempo menyerahkan hal ini ke pihak berwajib," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
