Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendukung program pemerintah terkait kebencanaan melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka membangun kesadaran tanggap bencana.

"Komite Teknis 13-08 Perumusan SNI Penanggulangan bencana sudah menyusun beberapa SNI terkait bencana, salah satunya SNI 8357:2017 Desa dan kelurahan tangguh bencana. SNI ini bahkan telah dimasukkan dalam program diseminasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), terutama ke desa-desa yang rawan bencana," kata Kepala BSN Kukuh S Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jakarta, Jumat.

Kukuh mengatakan SNI 8357:2017 Desa dan kelurahan tangguh bencana dirumuskan dengan tujuan sebagai standar penerapan desa atau kelurahan tangguh bencana.

SNI itu diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang banyak diinisiasi baik oleh kementerian/lembaga, organisasi non pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat desa dan kelurahan.

Baca juga: BSN tetapkan SNI sistem peringatan dini bencana

Baca juga: BSN sosialisasikan SNI 8357:2017 ke desa antisipasi bencana


Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat, termasuk did alamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lain.

SNI 8357:2017 memuat delapan prinsip desa dan kelurahan tangguh bencana, yaitu menggunakan pendekatan multi bahaya; berlandaskan asas perlindungan masyarakat dan berfokus pada pengelolaan risiko; berpusat pada masyarakat dengan mengutamakan kemandirian dan alokasi sumberdaya lokal; merupakan gerakan kolektivitas dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan; berbasis pada kaidah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal; dilakukan secara berkala dan berkesinambungan; memperhatikan prinsip akuntabilitas sosial; serta integrasi ke dalam perencanaan pembangunan.

Kukuh menuturkan BSN juga telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan standar internasional, ISO. BSN memfasilitasi berbagai kebutuhan SNI lintas sektor, termasuk terkait kebencanaan.

BSN bersama BNPB dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah meloloskan satu standar internasional yang diinisiasi oleh Indonesia terkait dengan early warning system untuk landslide atau tanah longsor.

Di Indonesia, standar tersebut telah ditetapkan oleh BSN dengan judul SNI 8235:2017 Sistem peringatan dini gerakan tanah.

Kukuh mengatakan komite teknis juga sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan standar internasional yang berkaitan dengan bencana yang lain, seperti banjir dan gunung meletus.

Baca juga: Dukung desatana, BSN survei ketahanan desa

Baca juga: Kemendikbud: revitalisasi desa adat difokuskan untuk ketahanan bencana

 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021