DPR minta KLHK realokasi anggaran jadi kegiatan rehabilitasi hutan

id klhk,brgm,rehabilitasi mangrove

DPR minta KLHK realokasi anggaran jadi kegiatan rehabilitasi hutan

Tangkapan layar dari Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRI RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis, Komisi IV DPR meminta KLHK dan BRGM untuk segera merealisasikan kegiatan, program dan anggaran tahun 2021 termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2021.

"Selanjutnya Komisi IV meminta KLHK serta BRGM untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk bibit produktif serta sosialisasi atau bimbingan teknis yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan," kata Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini dari fraksi PKB, membacakan hasil kesimpulan rapat.

Baca juga: Menteri LHK sebut titik terendah deforestasi tercapai pada 2020

Mengenai penyerapan anggaran Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan realisasi belum terlalu besar karena adanya penambahan ABT 2021. Namun dia mengatakan akan terus berusaha melakukan langkah lebih terkait hal itu.

Siti mengatakan realisasi rehabilitasi mangrove, dengan anggaran Rp1,5 triliun, yang baru tercapai 1.103 ha sampai dengan Mei 2021 adalah karena kendala teknis di mana bibit mangrove baru akan memasuki musimnya di akhir Juli dan Agustus.

"Ada kondisi lapangan seperti itu, oleh karena itu nanti di Agustus kita akan kencangkan. Semula kami memproyeksikan bahwa sampai dengan akhir Juni itu bisa selesai 30.000 hektare (ha) untuk mangrove," jelas Siti.

Dalam kesempatan itu Komisi IV DPR RI juga mendorong agar BRGM bersama KLHK untuk melakukan penyesuaian lokasi kegiatan dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove atau bakau di luar sembilan provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan BRGM.

DPR RI mendorong agar program rehabilitasi itu akan dilakukan melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19.

Baca juga: Menteri LHK sebut pengurangan emisi dilakukan dengan langkah realistis
Baca juga: KLHK: Indonesia berhasil kurangi timbulan sampah ke laut 15,30 persen

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar