DPRD Makassar: Insentif nakes dari Pemkot masih kurang Rp8 miliar

id Insentif nakes Pemkot Makassar,alami keterlambatan, pandemi COVID-19

DPRD Makassar: Insentif nakes dari Pemkot masih kurang Rp8 miliar

Ilustrasi - Tenaga medis melakukan vaksinasi COVID-19. ANTARA/Suriani Mappong

Makassar (ANTARA) - Ketua Komisi D Kota Makassar Abd Wahab Tahir mengatakan insentif tenaga kesehatan (nakes) dari Pemerintah Kota Makassar pada periode September - Desember 2020 masih kurang sekitar Rp8 miliar yang belum dibayarkan.

Abd Wahab di Makassar, Selasa, menanggapi anggaran untuk insentif nakes itu mengatakan  sebenarnya total pembayaran insentif Rp15 miliar untuk September sampai Desember 2020. "Tapi yang tersedia di kas hanya Rp7 miliar, jadi masih kurangan Rp8 miliar," katanya.

Mencermati hal tersebut, Wahab berharap Pemkot memperhatikan nasib para nakes yang sebagian besar terkonsentrasi untuk penangan COVID-19.

Kekurangan anggaran tersebut setidaknya bisa diambil dari sumber lain di APBD 2021.

Baca juga: Kemenkes: Insentif tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet dalam proses

Baca juga: Kemenkes paparkan insentif nakes penanganan COVID-19


Menurut dia, kesejahteraan tenaga kesehatan sangatlah penting apalagi di tengah pandemi COVID-19, karena nakes adalah garda terdepan pelayanan kesehatan.

"Tentu ini menjadi konsentrasi Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan kita tunggu hasilnya," ujarnya.

Kendati masih ada kekurangan insentif nakes yang belum dibayarkan, Wahab berharap nakes yang ada di puskesmas maupun RSUD Daya tetap menjalankan kewajibannya dan dapat bersabar menunggu pencairan kekurangan insentif itu.

Mengenai kekurangan insentif tersebut, diakui salah seorang Nakes RSUD Daya, Nursiah, yang tetap bekerja secara normal, meski terjadi keterlambatan pencairan dana insentif.

"Ini sudah tugas dan kewajiban kami untuk tetap melayani pasien, karena sudah panggilan kemanusiaan," katanya.*

Baca juga: Kemenkes: Pencairan tunggakan insentif nakes 2020 capai Rp581 miliar

Baca juga: Dinkes Kendari: Insentif nakes per puskesmas maksimal Rp100 juta

Pewarta : Suriani Mappong
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar