Kementerian PUPR: Program bedah rumah atasi permasalahan RTLH

id bedah rumah,bsps,rtlh,rumah tidak layak huni

Kementerian PUPR: Program bedah rumah atasi permasalahan RTLH

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kerap disebut sebagai bedah rumah, bakal mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

"Kami ingin agar RTLH di Kabupaten Solok ini bisa berkurang dan ke depan daerah ini bebas dari RTLH melalui Program BSPS," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Kementerian PUPR akan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Program BSPS agar RTLH yang ada bisa berkurang sekaligus meningkatkan gotong royong masyarakat dalam membangun rumah layak huni pada masa pandemi.

Menurut Khalawi, Program BSPS merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam membantu masyarakat dalam mewujudkan hunian layak.

Melalui penyaluran dana bantuan senilai Rp20 juta per unit rumah, Kementerian PUPR menginginkan masyarakat memiliki semangat membangun rumahnya secara swadaya.

"Meskipun bantuan yang diberikan tidak seberapa tapi kenyataan di lapangan bisa mendorong masyarakat untuk berswadaya membangun rumah yang layak," ujarnya.

Baca juga: Kementerian PUPR bedah rumah 968 unit di NTB

Pelaksanaan Program BSPS, kata dia, dapat berjalan dengan baik karena didukung juga oleh Komisi V DPR RI dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPR dan pemda agar data RTLH yang ada dapat tertangani dengan baik.

"Tahun ini kami mengalokasikan Program BSPS untuk 1.500 rumah di Kabupaten Solok. Total bantuan yang diberikan senilai Rp30 miliar," katanya

Anggota Komisi V DPR RI Athari Ghauti Ardi menyatakan program BSPS dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19.

"Di masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak huni dan sehat untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Alhamdulillah Ditjen Perumahan akan membantu menyelesaikan pembangunan rumah sehingga daerah ini bisa menjadi contoh karena hasil Program BSPS sangat baik," ucapnya.

Bupati Solok Epyardi Asda mengucapkan terima kasih atas bantuan Program BSPS bagi masyarakatnya.

Dia mengatakan masih ada sekitar 2.000 RTLH di Kabupaten Solok yang tersebar di 74 nagari.

Baca juga: Kementerian PUPR gandeng Bank Mandiri salurkan dana BSPS di Samosir
Baca juga: PUPR salurkan dana bantuan bedah rumah Rp36,1 miliar Kabupaten Bandung

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar