"Program ini diperuntukkan bagi dosen-dosen perguruan tinggi vokasi dan sangat berhubungan dengan kebijakan Merdeka Belajar 11 sebelumnya yang mempertemukan periset vokasi dan Kedai Reka dan saat ini diperkuat lagi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," ujar Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto, dalam taklimat media secara daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan program tersebut merupakan program pengembangan ekosistem yang berbasiskan permintaan. Untuk permintaan sendiri bisa berasal dari industri, pasar dan masyarakat.
Wikan mengimbau para periset untuk melakukan riset, tidak hanya untuk kenaikan pangkat, tetapi semata-mata karena dibutuhkan oleh masyarakat.
“Saya tidak menyalahi publikasi, namun riset vokasi hendaknya harus ada hasil nyata,” ujar dia.
Melalui program tersebut, pihaknya memperkuat program Kampus Merdeka 11. Pihaknya mengalokasikan dana sekitar Rp180 miliar yang diperuntukkan untuk memperkuat teaching factory, teaching riset maupun matching fund. Sementara LPDP mengalokasikan dana sebesar Rp26,5 miliar bagi periset.
Bidang-bidang yang menjadi prioritas, yakni konstruksi, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, kesehatan, manufaktur, energi baru dan terbarukan, serta sosial humaniora.
Baca juga: Menristekdikti : dosen vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi
Terdapat dua skema yang ditawarkan, yakni skema A dengan hasil penelitian berupa purwarupa minimal pada tahap demonstrasi dan naskah akademik, usulan kebijakan serta paten untuk sosial humaniora.
Baca juga: Guru dan dosen vokasi didorong bersiap masuki era digital
Skema B untuk purwarupa yang siap untuk diproduksi dalam lingkungan sebenarnya.
Baca juga: Kemenristekdikti akan kirim dosen vokasi ke luar negeri
Pewarta: Indriani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
