BRGM: Kerusakan ekosistem mangrove kategori kritis capai 637.000 ha

id mangrove rusak, mangrove di Indonesia, BRGM, kerusakan lahan gambut di Sumut, rehabilitasi mangrove di tambak banyak ditolak

BRGM: Kerusakan ekosistem mangrove kategori kritis capai 637.000 ha

Penanaman mangrove (ANTARA/BRGM)

Medan (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melaporkan kerusakan ekosistem mangrove Indonesia kategori kritis mencapai 637.000 hektare sehingga perlu perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas, dalam merehabilitasinya

"Kerusakan ekosistem mangrove yang masih cukup besar itu pula yang melatarbelakangi penambahan mandat BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) di akhir tahun 2020," ujar Sekretaris BRGM Dr Ayu Dewi Utari, Rabu.

Baca juga: Bappenas: Strategi nasional perlu cegah penurunan luasan mangrove

Menurut dia dalam Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Sumatera Utara secara virtual dipantau di Medan, sesuai Perpres No 120 Tahun 2020, BRGM akan melakukan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi selama empat tahun sampai 2024.

Ia menyebutkan dari sembilan provinsi itu, salah satunya adalah Sumut yang tercatat memiliki luas areal mangrove dengan kriteria rusak kritis yang juga cukup luas.

Hingga 2024, katanya, target indikatif rehabilitasi mangrove di Sumut sekitar 37.000 hektare (ha) .

Baca juga: Kemendes rehabilitasi 60 hektare hutan mangrove di Kepulauan Tanimbar

Dari total 37.000 ha itu, target tahun 2021seluas 11.600 ha dengan sekitar 5.000 ha akan dilaksanakan BRGM bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular.

Sedangkan sisanya atau 6.600 ha, dilaksanakan bersama BPDASHL Asahan Barumun.

Kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM di tingkat tapak akan dilakukan oleh masyarakat melalui penanaman bibit mangrove, termasuk pada areal tambak.

Baca juga: BRGM targetkan 5.500 hektare mangrove Kepri direhabilitasi

Kegiatan di areal tambak, menurut Ayu, banyak mengalami penolakan dari pemiliknya.

“Penolakan itu karena adanya pemahaman dan ketakutan pemilik tambak akan terjadinya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan hutan atau tanah negara setelah dilakukan rehabilitasi," ujar Ayu.

Menurut dia, pemahaman itu kurang tepat, karena kegiatan penanaman bibit mangrove di areal tambak, selain dapat mengembalikan fungsi ekologi mangrove juga meningkatkan produktivitas tambak yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga: YKAN sebut pelestarian mangrove perlu dimulai sejak dini dari keluarga

Adapun pola tanam yang ditawarkan BRGM cukup beragam, yaitu tanam murni pada areal rusak total, silvofishery, pengkayaan dan rumpun berjarak.

"Pola tanam yang akan digunakan berdasarkan kondisi mangrove di tingkat tapak," ujar Ayu.

Baca juga: Peneliti sebut konflik lahan jadi kendala rehabilitasi mangrove kritis

 

Pewarta : Evalisa Siregar
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar