Saat HAN, Ketua DPD RI ingatkan potensi "stunting" di tengah pandemi

id ketua DPD RI, La Nyalla tentang stunting

Saat HAN, Ketua DPD RI ingatkan potensi "stunting" di tengah pandemi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan potensi kekerdilan pada anak di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2021.

"Pandemi membuat banyak aspek menjadi lebih sulit. Bukan hanya berdampak kesehatan secara umum dan ekonomi, namun berpengaruh juga pada risiko 'stunting' (kekerdilan)," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

Sebelum pandemi, lanjut dia, angka anak mengalami kekerdilan di Indonesia sudah cukup tinggi, apalagi selama merebak pandemi COVID-19 tersebut yang menunjukkan belum ada penurunan.

"Pandemi membuat ekonomi terpuruk. Semua sektor ekonomi dari berbagai jenis usaha nyaris tidak jalan dan pendapatan masyarakat turun drastis berimbas pada penurunan daya beli," tuturnya.

Selanjutnya, hal itu pengaruhnya pada asupan gizi yang minim bagi keluarga, sehingga masyarakat terutama yang berekonomi rendah, tidak memikirkan asupan nutrisi lagi karena bagi mereka yang penting ketemu makan.

"Saya berharap semua pihak memahami jika efek pandemi bagi 'stunting' anak tidak bisa abaikan dan meminta penanganan 'stunting' tetap menjadi prioritas di tengah penanganan pandemi," ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Baca juga: Keluarga berperan penting cegah COVID-19 terhadap anak

Pihaknya khawatir kesibukan pemerintah mengatasi pandemi membuat program-program pencegahan kekerdilan menjadi kendor.

Kalau hal itu terjadi, katanya, tentunya disayangkan sebab kekerdilan berkaitan erat dengan masa depan generasi bangsa.

"Tantangan pencegahan 'stunting' semakin berat mengingat posyandu tidak beroperasi untuk mencegah penularan virus corona, padahal posyandu merupakan garda terdepan dalam memonitor tumbuh kembang anak," katanya.

Ia mengatakan kekerdilan harus ditangani dengan kolaborasi multipihak karena faktor penyebabnya juga multidimensi.

Kekerdilan memang bukan hanya karena minimnya akses ke makanan yang bergizi, tetapi juga dipengaruhi beberapa hal.

"Misalnya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, akses air bersih tak tercukupi, sanitasi tak layak, termasuk pembelajaran dini yang kurang berkualitas bagi keluarga," ujarnya.

Hal yang paling penting, lanjutnya, perlunya edukasi bagi masyarakat karena edukasi itu perlahan akan mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

La Nyalla menjelaskan pemerintah menargetkan penurunan kekerdilan hingga 14 persen pada 2024. Kekerdilan salah satu indikator prioritas dalam SDGs di mana target pada 2030 terbebas dari malnutrisi.

Baca juga: LaNyalla: Disiplin prokes dan vaksinasi akan bantu akhiri PPKM
Baca juga: Kak Seto minta ortu kedepankan kepentingan anak meski situasi sulit
Baca juga: Momen HAN 2021, Menteri Bintang ajak masyarakat jamin penuhi hak anak

Pewarta : Zumrotun Solichah
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar